Hukum Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k kasus > perkara |
k // perbaikan kecil |
||
Baris 64:
# Sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Komunitas oleh [[Mahkamah Eropa]], seperti prinsip-prinsip umum hukum Komunitas, termasuk perlindungan hak asasi manusia.
Tiga traktat utama atau Perjanjian Pendirian, terdiri dari: [[Perjanjian Paris (1951)|Perjanjian Paris]] yang mendirikan [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa]] (ECSC), yang mulai berlaku pada 23 Juli 1952 dengan jangka waktu 50 tahun, dan berakhir pada Juli 2002; [[Perjanjian Roma]] yang mendirikan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Traktat ini dikenal sebagai Perjanjian EC, ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas; dan [[Perjanjian Roma]] yang membangun [[Komunitas Energi Atom Eropa]] (Euratom), ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=206}}{{sfn|Tillotson|2003|p=67}}
==== Sumber hukum primer ====
Baris 127 ⟶ 123:
[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara [[Uni Eropa]], perusahaan, atau individu. Namun, keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional.{{sfn|European Commission|2018a}} Sementara, [[Rekomendasi (Uni Eropa)|Rekomendasi]] memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis akta tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}} Sementara opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek opini. Suatu pendapat tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}}
<!--▼
=== Kerangka kerja lembaga eksekutif ===
{{further information|Lembaga-lembaga Uni Eropa}}
Baris 137 ⟶ 133:
# Badan dan lembaga yang dibentuk oleh Perjanjian, misalnya Pasal 7(2) EC menyediakan pembentukan Komite Ekonomi dan Sosial, serta Komite Daerah supaya membantu Dewan dan Komisi. Pasal 8 EC meliputi lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus dalam [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa|Persatuan Ekonomi dan Moneter]], yaitu Sistem Bank Sentral Eropa dan [[Bank Sentral Eropa]]. Pasal 9 EC meliputi [[Bank Investasi Eropa]] dan Pasal 225 EC meliputi Pengadilan Tingkat Pertama (CFI), yang "melekat" dengan [[Mahkamah Eropa]] (ECJ).{{sfn|Kaczorowska|2009|pp=132-133}}
# Badan-badan yang berada dalam lingkup perjanjian-perjanjian, yang membantu Dewan dan [[Komisi Eropa|Komisi]] dalam pemenuhan tugas mereka, seperti [[Badan Lingkungan Eropa]], Yayasan Pelatihan Eropa, [[Badan Pengawas Obat Eropa]], Kantor Inspeksi dan Kontrol Kesehatan Hewan dan Tanaman, Badan Pengawas Obat dan Narkoba Eropa, [[Europol]], [[Eurojust]], [[Fundamental Rights Agency|Badan Hak Asasi]] dan Badan Kimia Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=133}}
▲<!--
==== Dewan Eropa ====
{{main article|Dewan Eropa}}
Baris 233 ⟶ 229:
-->
[[File:Van Gend en Loos advert.jpg|thumb|right|perkara ''Van Gend en Loos'' pertama kali memungkinkan warga negara [[Uni Eropa]] mengklaim hak berdasarkan [[Daftar perjanjian Uni Eropa|undang-undang Uni Eropa]]. Namun, meskipun terdapat opini yang berpengaruh dari tiga Advokat Jenderal, dan pengecualian besar, [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] dianggap tidak memberikan hak langsung di antara pihak swasta.]]
=== Pengaruh langsung ===
Pengaruh langsung hukum Eropa diabadikan oleh [[Mahkamah Eropa]] dalam keputusan terhadap perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'' pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara [[Uni Eropa]], tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan akta-akta Eropa sebelum pengadilan nasional dan pengadilan Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa tidak perlu mengadopsi akta Eropa yang berkaitan ke dalam sistem hukum internalnya.{{sfn|European Commission|2018c}} Prinsip pengaruh langsung memastikan aplikasi dan efektivitas hukum Eropa di negara-negara [[Uni Eropa]]. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] (CJEU) mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Eropa dapat diterapkan. Pengaruh langsung hanya berhubungan antara individu dan negara Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan tindakan Eropa tertentu, yang bergantung pada beberapa kondisi.{{sfn|European Commission|2018c}}
Pada perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'', [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) mengandalkan metode interpretasi yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, ECJ menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang. Pengadilan selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Dengan kata lain, ECJ menetapkan bahwa hukum EC memiliki pengaruh langsung, yang dapat dilihat sebagai konsep dengan dua arah, yaitu hukum Komunitas tidak hanya menyediakan negara anggota hak dan kewajiban, tetapi juga individu; dan hak-hak dan kewajiban seperti itu dapat ditegakkan oleh individu sebelum pengadilan nasional mereka. Berdasarkan keputusan ini{{spaced en dash space}}yang ditentang oleh sejumlah negara anggota, termasuk [[Belanda]] dan [[Belgia]]{{spaced en dash space}}dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dimotivasi oleh pemastian integrasi, efektivitas dan keseragaman hukum Komunitas.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum ''sui generis'', yang bukan merupakan hukum nasional atau federal, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian yang bersifat khusus bagi [[Uni Eropa]], di mana sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya dalam tiga hal penting yang meliputi pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=10}}
Terdapat dua aspek pengaruh langsung, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Pengaruh langsung vertikal adalah konsekuensi dalam hubungan antara individu dan negara. Aspek ini berarti bahwa individu dapat meminta ketetapan Eropa dalam hubungannya dengan Negara.{{sfn|European Commission|2018c}} Pengaruh langsung horizontal bersifat konsekuensial dalam hubungan antar individu. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat meminta ketetapan Eropa dalam kaitannya dengan individu lain.{{sfn|European Commission|2018c}} Berdasarkan jenis akta yang bersangkutan, Pengadilan menerima pengaruh langsung secara penuh (pengaruh langsung horizontal dan pengaruh langsung vertikal) atau pengaruh langsung parsial (yang terbatas pada pengaruh langsung vertikal).{{sfn|European Commission|2018c}}▼
▲
<!--
==== Kriteria pengaruh langsung ====
[[Mahkamah Eropa]] (ECJ) menjelaskan di dalam ''Van Gend'' bahwa tidak semua pasal Perjanjian memiliki pengaruh langsung, dan kini jelas bahwa ketentuan apa pun harus memenuhi seperangkat kriteria terlebih dahului, jika ingin memiliki pengaruh langsung (di mana kriteria ini nantinya disebut "kriteria Van Gend". Beberapa sumber mungkin mengacu pada "kriteria Reyners" setelah perkara tersebut pertama kali didaftarkan bersama). Kriteria Van Gend mengharuskan supaya memiliki pengaruh langsung, di mana hukum harus memiliki ketentuan sebagai berikut:{{sfn|Davies|2003|pp=48-49}}
Baris 291 ⟶ 277:
Pengadilan mengkonfirmasi apabila Direktif ingin berpengaruh langsung, maka Direktif-Direktif ini harus memenuhi kriteria Van Gend, di mana begitu tenggat waktu Direktif harus diimplementasikan telah terlewati, ECJ harus menunjukkan bahwa Direktif-Direktif ini disimpulkan pada kriteria yang telah terpenuhi (perkara ''Pubblico Ministero v Ratti'').{{sfn|Davies|2003|p=50}} Pengadilan menyatakan bahwa pendekatan ini membuat Direktif lebih efektif dan juga membuat negara-negara anggota mengandalkan 'kesalahan' mereka sendiri, jika mereka gagal memasukkan instruksi ke dalam hukum domestik.<!--
Perkembangan ini belum tanpa kritik, bagaimanapun, bagi yang berpendapat bahwa supaya Direktif memungkinkan berpengaruh langsung, maka harus menghapus perbedaan antara [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] dengan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]].{{sfn|Davies|2003|p=50}} Menanggapi kritik tersebut,
Dalam perkara Marshall, Ny. Marshall ingin menegakkan hak-hak yang berasal dari Direktif Perlakuan Setara terhadap majikannya, sehingga dia berusaha mengajukan ini di pengadilan nasional yang sesuai (pengadilan kerja). Pengadilan kerja tersebut membuat rujukan awal kepada ECJ (di bawah Perjanjian EC Pasal 234), dan bertanya apakah dia dapat mengandalkan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]. Pengadilan memberi tanggapan bahwa dia dapat melakukannya, karena dia ingin bergantung pada ketentuan-ketentuan Direktif yang melawan negara, yang sama dan satu sebagaimana majikannya. Dengan kata lain, dia bisa mengandalkan pengaruh langsung vertikal dari [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]].{{sfn|Davies|2003|p=51}} Persyaratan ini memiliki pengaruh yang tidak menguntungkan atas diskriminasi antara individu yang ingin menegakkan hak-hak mereka terhadap negara, dibandingkan dengan mereka yang ingin mengejar hak-hak yang sama terhadap individu.{{sfn|Davies|2003|p=51}} -->
<!--
Masalahnya dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan perkara ''Roberts v Tate & Lyle Industries'', yang mencerminkan keadaan Marshall, di mana Roberts juga ingin memberlakukan hak yang berasal dari Direktif Perlakuan Setara tersebut, tetapi karena dia dipekerjakan oleh perusahaan yang berlawanan dengan negara, maka hak-haknya tidak dapat terlaksanakan. ECJ berusaha mengurangi efek diskriminatif tersebut dengan memberikan interpretasi luas dari kata 'negara', dengan bersedia mengakui Otoritas Kesehatan Daerah sebagai bagian dari negara, sementara dalam perkara Fratelli Constanzo, pemerintah regional dan lokal juga dianggap berada dalam definisi ini. Pada perkara ''Johnston v Chief Constable of the RUC'', Kepala Polisi (''Chief Constable'') juga diakui sebagai 'perpanjangan dari negara'.{{sfn|Davies|2003|p=51}}
| |||