Kudeta Guatemala 1954: Perbedaan antara revisi

[[Pemilihan presiden Guatemala 1950|Pemilihan tahun 1950]] yang sebagian besar bebas dimenangkan oleh Árbenz,{{sfn|Gleijeses|1991|pp=73–84}} dan mewakili peralihan kekuasaan pertama antara para pemimpin yang terpilih secara demokratis di Guatemala.{{sfn|Castañeda|2005|p=91}} Árbenz memiliki hubungan pribadi dengan beberapa anggota komunis PGT, yang dilegalkan pada masa pemerintahannya,{{sfn|Gleijeses|1991|pp=73–84}} dan sejumlah anggota PGT berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan presiden baru tersebut.{{sfn|Gleijeses|1991|pp=134–148}}{{sfn|Immerman|1982|pp=61–67}} Meskipun demikian, Árbenz tak berniat mengubah Guatemala menjadi [[negara komunis]], dan sebagai gantinya memilih pendekatan [[kapitalisme|kapitalis]] moderat.{{sfn|Streeter|2000|pp=18–19}}{{sfn|Figueroa Ibarra|2006|p=397}} PGT juga telah berkomitmen untuk mengikuti kerangka hukum yang ada untuk mencapai tujuan-tujuannya untuk mengemansipasikan kaum petani dari [[feodalisme]] dan meningkatkan hak-hak buruh.{{sfn|Figueroa Ibarra|2006|pp=397–398}} Bagian paling penting dari kebijakan Árbenz adalah UU reformasi agrariannyaagrarianya.{{sfn|Immerman|1982|pp=64–67}} Árbenz merumuskan UU tersebut sendiri,{{sfn|Gleijeses|1991|pp=144–146}} setelah memperoleh nasihat ahli ekonomi dari berbagai wilayah di Amerika Latin.{{sfn|Immerman|1982|pp=64–67}} Fokus hukum tersebut adalah penyerahan lahan yang tidak digarap dari para tuan tanah besar kepada para buruh miskin, yang kemudian akan menjadikan kebun-kebun tersebut sebagai milik mereka sendiri.{{sfn|Immerman|1982|pp=64–67}}

Judul resmi dari UU reformasi agrarianagraria tersebut adalah [[Dekret 900]]. Dekret ini menyita semua lahan yang tidak digarap dari lahan yang luasnya lebih dari 673 are (272 ha). Jika lahannya seluas antara 224 are (91 ha) hingga 672 are (272 ha), lahan yang tidak digarap hanya akan disita jika lahan yang digunakan luasnya kurang dari dua pertiga lahan secara keseluruhan. Para pemiliknya diberikan kompensasi dengan surat utang pemerintah dengan nilai yang setara dengan lahan yang disita. Nilai dari lahan itu sendiri diperoleh dari nilai yang dideklarasikan oleh pemiliknya dalam laporan pajak mereka pada tahun 1952. Dari sekitar 350.000 kepemilikan lahan swasta, hanya 1.710 yang terkena dampak penyitaan. Hukum tersebut diberlakukan dengan cepat, yang mengakibatkan penyitaan lahan secara sembarangan. Terdapat juga beberapa kekerasan, yang ditujukan kepada para tuan tanah, serta kepada kaum petani yang memiliki lahan kecil.{{sfn|Gleijeses|1991|pp=149–164}}