Shinto Negara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 113:
Para penandatangan pernyataan tersebut meliputi para pemimpin, praktisioner dan cendekiawan Shinto seperti Tanaka Yoritsune, kepala pendeta [[Kuil Besar Ise|kuil Ise]]; Motoori Toyokai, kepala [[kuil Kanda]]; dan Hirayama Seisai, kepala kuil tutelar besar di Tokyo.<ref name=Hardacre />{{rp|68–69}} Meskipun demikian, konsep Shinto sebagai "Pengajaran Nasional" gagal meraih penerimaan paling populer dari Shinto.<ref name=Hardacre />{{rp|73}}
=== Kampanye Promulgasi Besar ===
Biro Urusan Shinto berniat untuk menstandarisasi pelatihan pendeta pada 1875.<ref name="Zhong" />{{rp|58}}<ref name=":0" /> Ini membentuk sebuah divisi antara para aktor negara dan pendeta lokal, yang tak sepakat atas isi dari pelatihan terstandarisasi. Debat timbul terkait Kami atau roh yang dimasukkan dalam ritual-ritual—terutama, apakah kami negara harus dilibatkan.<ref name=":0" /> Debat tersebut menandai kebangkitan sekte Ise, yang membuka keperadaan negara yang lebih kuat dalam Shinto, dan sekte Izumo, yang tidak demikian.<ref name="Zhong" />{{rp|58}}<ref name=":0" /> Sekte Izumo mengadvokasikan pengakuan dewa [[Ōkuninushi]] disetarakan dengan Amaterasu, yang memiliki konsekuensi teologi untuk pemujaan kaisar. Perdebatan tersebut, "debat perkuilan," menimbulkan ancaman ideologi serius pada pemerintahan era Meiji.<ref name="Zhong" />{{rp|58}}
Hasil dari debat perkuilan adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri berkonsentrasi pada pembedaan "agama" dan "doktrin", menyatakan bahwa "ritual-ritual Shinto (''shinsai'') dipegang oleh negara sementara doktrin-doktrin agama (''kyōhō'') dipegang oleh para individual dan keluarga."<ref name="Zhong" />{{rp|59}} Disamping pemikiran tersebut, ritual-ritual Shinto menjadi tanggung jawab sipil yang seluruh subyek Jepang ditarik untuk ikut serta, sementara Shinto "relijius" menjadi materi kepercayaan personal dan subyek kebebasan beragama.<ref name="Zhong" />{{rp|59}} Perdebatan tersebut menandai kegagalan awal dalam perancangan praktek Shinto nasional yang bersatu, dan berujung pada penurunan tajam dalam pemberian negara kepada kuil-kuil Shinto dan pelantikan para pendeta Shinto dalam jabatan-jabatan pemerintahan.<ref name="Hardacre" />{{rp|98}} Kementerian Urusan Dalam Negeri memegang tanggung jawab untuk kuil-kuil pada 1877, dan mulai memisahkan praktek-praktek keagamaan Shinto dari indoktrinasi.<ref name="Zhong" />{{rp|59}} Pada 1887, Kementerian menghentikan dukungan finansial untuk sebagian besar kuil, selain dari kuil-kuil Kekaisaran terpilih yang terikat pada fungsi-fungsi negara.<ref name=":0" />{{rp|113}}
==Referensi==
| |||