Politik Korea Selatan: Perbedaan revisi

17 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
k
←Suntingan 2600:1702:38D0:E70:B00D:4C82:72F6:AD78 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Aviel Dase
(Membalikkan revisi 14085953 oleh Aviel Dase (bicara))
Tag: Pembatalan
k (←Suntingan 2600:1702:38D0:E70:B00D:4C82:72F6:AD78 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Aviel Dase)
Tag: Pengembalian
{{Politik Korea Selatan}}
 
'''Politik [[Korea Selatan|Republik Korea]]''' atau '''Politik (Korea Selatan)''' berbentuk [[republik]] [[demokrasi perwakilan]] [[Sistem presidensial|presidensial]], [[Daftar Presiden Korea Selatan|Presiden]] adalah [[kepala negara]], dan menganut negara [[Sistem multipartai|sistem multi-partai]]. [[Eksekutif|Kekuasaan eksekutif]] dilaksanakan oleh pemerintah. [[Legislatif|Kekuasaan legislatif]] dipegang oleh [[pemerintah]] dan [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]]. Kekuasaan [[Kehakiman|yudisial]] bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas [[Mahkamah Agung Korea Selatan|Mahkamah Agung]], pengadilan banding, dan [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]]. Sejak tahun 1948, [[Konstitusi Korea Selatan|konstitusi]] atau UUD Republik Korea telah diamandemen sebanyak lima kali, masing-masing [[amandemen]] menandakan berdirinya pemerintahan republik baru. Saat ini, [[Sejarah Korea Selatan|Republik Keenam]] dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987.
 
== Pemerintah ==