Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Nasrie (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Nasrie (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Baris 1:
{{Politics of the European Union}}
'''Prosedur legislasi Uni Eropa''' ({{lang-en|European Union Lagislative Procedure}}) adalah [[prosedur|proses]] pengambilan keputusan dalam pembentukan dan adopsi [[Hukum Uni Eropa|undang-undang]] di tingkat [[Uni Eropa]] (UE). [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] menetapkan dua prosedur legislasi UE, prosedur standar dikenal sebagai Prosedur Legislatif Biasa (''{{lang|en|Ordinary Legislative Procedure}}'') atau ''{{lang|en|Codecision}}'' dan Prosedur Legislatif Khusus (''{{lang|en|Special legislative procedures}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11|ps=: "<small>Sejak berlakunya [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]], terdapat dua jenis prosedur yang dapat dilakukan dalam mengadopsi undang-undang legislatif, yaitu prosedur legislatif biasa dan prosedur legislatif khusus (untuk kasus-kasus tertentu yang ada dalam Perjanjian).</small>"}} Sebagian besar bidang kebijakan diadopsi menggunakan prosedur legislatif biasa.{{sfnmp|European Union|2018|FCA|2011|2p=21}} [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|Lembaga-lembaga]] UE yang berperan dalam penyusunan legislasi adalah [[Komisi Eropa]] sebagai inisiator yang mengusulkan rancangan, sedangkan [[Parlemen Eropa]] dan [[Dewan Uni Eropa|Dewan UE]] berbagi tanggung jawab dalam nenyetujuinya.{{sfnp|European Union|2018}}
 
==Latar belakang==
Baris 52:
Prosedur legislasi biasa didasarkan pada [[prinsip]] paritas antara Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung mewakili rakyat UE, dengan Dewan yang mewakili pemerintah-pemerintah negara anggota. Atas dasar rancangan ([[proposal]]) dari Komisi, kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' mengadopsi undang-undang bersama. Tak satu pun masing-masing dari mereka dapat mengadopsi undang-undang tanpa persetujuan yang lain, dan kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' tersebut harus menyetujui naskah yang sama. Kesepakatan dapat dicapai pada masing-masing dari tiga kemungkinan pembacaan di bawah prosedur legislatif biasa. Jika rancangan legislatif ditolak pada setiap tahapan prosedur, atau Parlemen dan Dewan tidak dapat mencapai kompromi, rancangan tidak dapat diadopsi dan prosedurnya dianggap berakhir.{{sfnp|European Parliament|2017a|p=1}} Proses dalam prosedur legislatif biasa sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}
 
* Prosedur dimulai dari Komisi.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11-13|ps=: "<small>Komisi memegang 'hak inisiatif', yaitu hak prerogatif untuk mengajukan undang-undang di tingkat UE (Pasal 17 [[Perjanjian Uni Eropa|TEU]]). Oleh karena itu, prosedur legislatif biasa dimulai dengan pengajuan rancangan oleh Komisi kepada Parlemen dan Dewan. Pengajuan rancangan didahului dengan pengadopsiannya oleh ''College of Commissioner'' atas dasar prosedur tertulis atau lisan</small>"<br/>"<small>Pada kasus-kasus tertentu yang diatur dalam Perjanjian, rancangan juga dapat diajukan atas prakarsa beberapa negara anggota, berdasarkan rekomendasi Bank Sentral Eropa, atau atas permintaan Pengadilan Kehakiman (Pasal 294 (15) [[Perjanjian Roma|TFEU]]).</small>"}} Ketika mempertimbangkan untuk menyusun rancangan (proposal) undang-undang, Komisi terlebih dahulu mengundang dan meminta pandangan tentang suatu topik dari pemerintah, pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Pendapat-pendapat tersebut sebagai umpan balik dalam rancangan Komisi yang disajikan kepada Dewan dan Parlemen. Rancangan tersebut dapat juga dibuat atas permintaan Dewan, Dewan Eropa, Parlemen, atau warga Eropa, atau mungkin juga atas inisiatif Komisi sendiri. Komisi Eropa juga harus melaksanakan "evaluasi dampak" untuk setiap inisiatif baru yang mungkin memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.{{sfnp|USDA|2018}}
* Dewan dan Parlemen masing-masing membaca dan membahas rancangan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sampai pembacaan kedua, rancangan tersebut diajukan pada "konsiliasi komite" yang terdiri perwakilan Dewan dan Parlemen. Perwakilan komisi juga menghadiri rapat komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah komite mencapai kesepakatan, naskah yang disepakati kemudian dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk pembacaan ketiga, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, Parlemen memberikan putusan pada usulan dengan ''{{lang|en|simple majority voting}}'' serta Dewan dengan ''{{lang|en|qualified majority voting}}'', di mana setidaknya setengah dari jumlah total anggota UE, yang mewakili sekitar dua pertiga penduduk, harus memberikan suara mendukung. Dalam beberapa kasus, suara bulat diperlukan di Dewan.
 
Baris 59:
 
===Trilog===
Perundingan antar-institusional telah menjadi praktik standar dalam pengadopsian undang-undang UE. Perundingan ini memungkinkan para anggota dewan legislatif untuk mencapai kesepakatan pada setiap tahapan prosedur legislasi. Untuk Parlemen, kerangka umum untuk melakukan perundingan juga diatur dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rule of Procedure}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=28|ps=: "<small>Untuk kebijakan yang akan diadopsi di bawah prosedur legislatif biasa, para anggota dewan legislatif pada suatu titik selama prosedur harus menyepakati naskah yang sama yang dapat diterima baik oleh Parlemen maupun Dewan. Hal Ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pembahasan, dalam bentuk trilog: pertemuan tripartit informal mengenai rancangan legislatif antara wakil-wakil Parlemen, Dewan dan Komisi.</small>"}}
 
Perundingan antara lembaga-lembaga UE dalam membahas rancangan legislatif umumnya mengambil bentuk pertemuan tripartit (trilog) antara Parlemen, Dewan dan Komisi. Untuk berkas-berkas yang diserahkan, masing-masing lembaga menunjuk negosiatornya dan mendefinisikan mandat perundingannya. Trilog dapat diorganisasikan pada setiap tahapan prosedur legislasi (pembacaan pertama, kedua atau ketiga). Setiap kesepakatan sementara yang dicapai dalam trilog sifatnya informal dan harus disetujui melalui prosedur formal yang berlaku di masing-masing lembaga tersebut. Di Parlemen, naskah kesepakatan sementara harus disetujui melalui pemungutan suara di komite setelah dikonfirmasi dalam pleno. Perjanjian antar lembaga UE mengharuskan tiga lembaga ini bekerja sama untuk menyederhanakan perundang-undangan dan mengurangi beban sekaligus menjamin bahwa tujuan undang-undang tersebut terpenuhi.{{sfnp|European Union|2016}}
Baris 87:
== Publikasi dan komunikasi ==
{{Utama|Jurnal Resmi Uni Eropa}}
[[Jurnal Resmi Uni Eropa]] (''{{lang|en|Official Journal of the European Union}}'') adalah semacam "lembaran negara" milik UE yang berfungsi untuk memastikan publikasi regulasi-regulasi maupun perundang-undangan UE lainnya secara resmi. [[Jurnal]] ini telah diterbitkan dalam bentuk cetak sejak [[1958]] dan mulai tahun 1998 telah tersedia di [[Internet]], namun satu-satunya publikasi yang dianggap sah dan mengikat secara hukum saat itu hanya edisi cetak saja,{{sfnp|European Commission|2011}} sampai tahun 2013 dengan Regulasi Dewan (EU) No 216/2013 pada 7 Maret 2013 publikasi elektronik dokumen-dokumen tersebut yang diterbitkan situs ''Eur-lex'' sudah dianggap autentik dan mengikat secara hukum.{{sfnp|European Union|2013|ps=: "<small>Akses ke naskah-naskah hukum UE dipermudah. Untuk memastikan akses yang lebih baik bagi publik terhadap undang-undang UE dan pemberitahuan terkait lainnya, Jurnal Resmi UE dalam bentuk elektroniknya dianggap otentik dan berakibat hukum.</small>"}}
 
Naskah terakhir legislasi yang sudah jadi ditandatangani oleh [[Presiden Parlemen Eropa]] dan Dewan, kemudian diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE atau jika ditujukan kepada kelompok tertentu, diberitahukan kepada mereka. Undang-undang legislatif dalam bentuk regulasi, direktif yang ditujukan untuk semua negara anggota maupun keputusan yang tidak secara spesifik ditujukan kepada mereka diterbitkan dalam Jurnal Resmi (Seri L = Legislasi). Mereka mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di dalamnya atau, jika tidak ditentukan maka pemberlakuannya pada hari ke-20 setelah publikasi. Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan dan mengkomunikasikan instrumen yang tidak mengikat, tetapi biasanya juga dipublikasikan di Jurnal Resmi (‘Pemberitahuan’).{{sfnp|Borchardt|2010|p=097}} Amandemen terhadap perundang-undangan UE biasanya diterbitkan dalam regulasi-regulasi dan direktif yang baru dan terpisah. Naskah terkonsolidasi, yaitu konsolidasi undang-undang dasar dan semua amandemen berikutnya yang disusun dalam satu naskah, tersedia di situs "Eur-lex" Komisi Eropa.{{sfnp|USDA|2018}}