Revisi per 4 April 2018 13.14 sunting HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: Perubahan kosmetika ← Revisi sebelumnya		Revisi per 14 Juni 2018 04.11 sunting balikkan Bennylin (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 255.168 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Infobox Former Country \|conventional_long_name = Nagari Kasultanan Ngayogyakarta<ref>Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam [[bahasa Jawa]] dari {{ke wikisource\|Perjanjian Politik 1940}}. Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah ''Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat'' ( {{ke wikisource\|Amanat 5 September 1945}} ), Daerah Kesultanan Yogyakarta ( {{ke wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950}} )</ref> <br/>{{Jav\|~~꧋ꦟꦒꦫꦶꦏꦑꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦓꦾꦑꦂꦡꦲꦢꦶꦟꦶꦁꦫꦡ꧀꧈~~ꦟꦒꦫꦶꦏꦑꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦓꦾꦑꦂꦡꦲꦢꦶꦟꦶꦁꦫꦡ꧀}} \|common_name = Kesultanan Yogyakarta \|continent = Asia Baris 55: [[Berkas:Kraton Yogyakarta Pagelaran.jpg\|jmpl\|260px\|Pagelaran Kraton Yogyakarta]] [[Berkas:Hamengkubuwono x.jpg\|jmpl\|300px\|Sri Sultan Hamengkubuwono X]] '''Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat''' ([[Hanacaraka]]: {{Jav\|~~꧋ꦟꦒꦫꦶꦏꦑꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦓꦾꦑꦂꦡꦲꦢꦶꦟꦶꦁꦫꦡ꧀꧈~~ꦟꦒꦫꦶꦏꦑꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦓꦾꦑꦂꦡꦲꦢꦶꦟꦶꦁꦫꦡ꧀}}, ''Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat'') adalah [[protektorat\|negara dependen]] yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk [[Kerajaan Belanda]] bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah {{ke wikisource\|Perjanjian Politik 1940}} (''Staatsblad'' 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun [[1950]] status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan [[Kadipaten Pakualaman]]) diturunkan menjadi [[daerah istimewa]] [[Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta\|setingkat provinsi]] dengan nama [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]. == Awal riwayat == Baris 190: Kekuatan pertahanan benar-benar lumpuh setelah selesainya [[perang Diponegoro]] pada tahun [[1830]]. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti kekuatan militer yang dikebiri Kesultanan Yogyakarta dapat membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada [[1942]], untuk mengindari keterlibatan kesultanan dalam [[perang Pasifik]], Sultan membubarkan tentara kesultanan. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Angkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi kekuatan militer. === Prajurit Kraton Yogyakarta === ~~=== Prajurit Kraton Yogyakarta<ref>''Prajurit Kraton Yogyakarta: Filosofi dan Nilai Budaya yang Terkandung di Dalamnya'' Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</ref> ===~~ [[Berkas:Prajurit Nyutra di Kampung Nyutran 1.jpg\|jmpl\|Brigade Prajurit Nyutra]] Layaknya sebuah kerajaan, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau lebih dikenal dengan Kraton Yogyakarta juga mempunyai beberapa tentara atau satuan-satuan militer. Satuan-satuan militer di Keraton Yogyakarta ini disebut dengan Abdi Dalem Prajurit. Dalam sejarahnya, Kraton Yogyakarta pernah memiliki 15 satuan militer dan masing-masing memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda. Dari 15 satuan militer yang keseluruhannya satuan infanteri tersebut, saat ini baru diaktifkan sebanyak 11 satuan setelah sempat dibubarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai antisipasi pemanfaatan Abdi Dalem Prajurit oleh Jepang untuk digunakan dalam Perang Pasifik Timur pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945.<ref>''Prajurit Kraton Yogyakarta: Filosofi dan Nilai Budaya yang Terkandung di Dalamnya'' Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</ref> Pada awal pembentukannya oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I (ketika itu masih bernama Pangeran Mangkubumi) satuan-satuan Abdi Dalem Prajurit sangatlah kuat. Tercatat Abdi Dalem Prajurit pernah mengalahkah Pasukan Kompeni Belanda pada masa pengasingan Sri Sultan Hamenku Buwana I sebelum diadakannya Perjanijian Giyanti tahun 1755. Pada pertempuran-pertempuran tersebut, Abdi Dalem Prajurit bahkan berhasil membunuh perwira-perwira Belanda seperti Letnan Coen yang tewas dalam Perang Gowang, Letna Van Gier tewas pada Perang Grobogan, Letnan Foster tewas dalam Perang Gunung Tidar dan Mayor Clereq dan Kapten Winter yang tewas dalam Perang Jenar/Bogowonto bersama 3.801 Prajurit Kompeni Belanda lainnya. Bahkan ada sebuah pusaka Kraton Yogyakarta berupa Tombak yang bernama Kangjeng Kyai Klerk sebagai bentuk pemuliaan ketika tombak tersebut digunakan untuk membunuh Mayor Clereq pada Perang Jenar/Bogowonto oleh salah seorang Abdi Dalem Prajurit Mantrijero. Baris 215: == Akhir riwayat == {{Wikisource\|Halaman:TDKGM 01.186 Amanat Sri Sultan Hamengku Buwana IX tanggal 5 Puasa Ehe 1876 (5 September 1945).pdf/1}} ~~{{Utama\|Sejarah Keistimewaan dan Pemerintahan Prop. DIY}}~~ Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan [[Hamengkubuwana IX]] dan Sri Paduka [[Paku Alam VIII]] mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada [[Presiden Republik Indonesia]].

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi