Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 52:
Prosedur legislasi biasa didasarkan pada [[prinsip]] paritas antara Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung mewakili rakyat UE, dengan Dewan yang mewakili pemerintah-pemerintah negara anggota. Atas dasar rancangan ([[proposal]]) dari Komisi, kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' mengadopsi undang-undang bersama. Tak satu pun masing-masing dari mereka dapat mengadopsi undang-undang tanpa persetujuan yang lain, dan kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' tersebut harus menyetujui naskah yang sama. Kesepakatan dapat dicapai pada masing-masing dari tiga kemungkinan pembacaan di bawah prosedur legislatif biasa. Jika rancangan legislatif ditolak pada setiap tahapan prosedur, atau Parlemen dan Dewan tidak dapat mencapai kompromi, rancangan tidak dapat diadopsi dan prosedurnya dianggap berakhir.{{sfnp|European Parliament|2017a|p=1}} Proses dalam prosedur legislatif biasa sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}
* Prosedur dimulai dari Komisi.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11-13|ps=: "<small>Komisi memegang 'hak inisiatif', yaitu hak prerogatif untuk mengajukan undang-undang di tingkat UE (Pasal 17 [[Perjanjian Uni Eropa|TEU]]). Oleh karena itu, prosedur
* Dewan dan Parlemen masing-masing membaca dan membahas rancangan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada sampai pembacaan kedua, rancangan diajukan pada "konsiliasi komite" (pembacaan ketiga) yang terdiri perwakilan Dewan dan Parlemen. Perwakilan komisi juga menghadiri rapat komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah komite mencapai kesepakatan, naskah yang disepakati kemudian dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk pembacaan ketiga, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, Parlemen memberikan putusan pada proposal dengan ''{{lang|en|simple majority voting}}'' serta Dewan dengan ''{{lang|en|qualified majority voting}}'', di mana setidaknya setengah dari jumlah total anggota UE, yang mewakili sekitar dua pertiga penduduk, harus memberikan suara dukungan. Dalam beberapa kasus, suara bulat diperlukan di Dewan.
| |||