Mahathir Mohamad: Perbedaan antara revisi

Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 16 Juli 1981 pada usia 56 tahun.<ref name="Wain 40">{{Harvnb|Wain|2010|p=40}}</ref> Salah satu keputusan pertamanya adalah membebaskan 21 orang yang dijerat [[Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Malaysia)|Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri]], termasuk wartawan [[Abdul Samad Ismail|Samad Ismail]] dan mantan wakil menteri kabinet Hussein, [[Abdullah Ahmad]], yang diduga anggota gerakan komunis bawah tanah.<ref>{{Harvnb|Wain|2010|p=38}}</ref> Ia mengangkat sekutu dekatnya, [[Musa Hitam]], sebagai Wakil Perdana Menteri.<ref>{{cite news|url=http://www.economist.com/node/2172673?story_id=2172673|title=The exotic doctor calls it a day|date=3 November 2003|work=The Economist|accessdate=4 February 2011}}</ref>

 

Mahathir berhati-hati selama dua tahun pertama memerintah. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai ketua UMNO, lalu perdana menteri setelah memenangi [[pemilihan umum Malaysia 1982|pemilu 1982]].<ref>{{Harvnb|Milne & Mauzy|1999|p=28}}</ref><ref>{{Harvnb|Sankaran & Hamdan|1988|pp=18–20}}</ref> In 1983, Mahathir memulai perseteruan pertama dalam serangkaian perselisihan yang kelak terjadi antara pemerintah dan kerajaan Malaysia. Posisi [[Yang di-Pertuan Agong]], kepala negara Malaysia, akan diserahkan ke [[Idris Shah II dari Perak|Idris Shah II]] dari [[Perak]] atau [[Iskandar dari Johor|Iskandar]] dari [[Johor]] yang cukup kontroversial. Mahathir sangat keberatan dengan kedua sultan tersebut. Keduanya adalah pemimpin aktivis, dan Iskandar sendiri beberapa tahun sebelumnya dijerat pasal pembunuhan.<ref>{{Harvnb|Milne & Mauzy|1999|pp=30–31}}</ref><ref>{{cite news|title=Malaysia's Monarchs of Mayhem; Accused of Murder and More, Sultans Rule Disloyal Subjects|last=Branigin|first=William|date=29 December 1992|work=The Washington Post}}</ref> Mahathir mencoba lebih dulu membatasi kekuasaan pewaris takhta baru atas pemerintahannya. Ia mengusulkan amendemen [[Konstitusi Malaysia]] ke parlemen supaya Raja dianggap menyetujui RUU apapun yang belum disetujui oleh Parlemen dalam kurun 15 hari. Amendemen tersebut juga menyerahkan kekuasaan menyatakan keadaan darurat dari Raja ke Perdana Menteri. Raja saat itu, [[Ahmad Shah dari Pahang|Ahmad Shah]] dari [[Pahang]], menyetujui usulan tersebut, tetapi menolak setelah ia tahu bahwa usulan tersebut akan menganggap para sultan menyetujui RUU yang disahkan parlemen negara bagian. Atas dukungan para sultan, Raja menolak menyetujui amendemen konstitusi yang sudah disahkan parlemen.<ref>{{Harvnb|Milne & Mauzy|1999|p=32}}</ref><ref>{{Harvnb|Wain|2010|pp=203–205}}</ref> Ketika publik menyadari kebuntuan ini dan para sultan menolak bersepakat dengan pemerintah, Mahathir memimpin demonstrasi di jalanan. Pers berpihak dengan pemerintah, meski sebagian masyarakat Melayu, termasuk politikus UMNO konservatif, dan bahkan sebagian besar masyarakat Tionghoa mendukung sultan. Krisis mereda setelah lima bulan karena Mahathir dan para sultan saling bersepakat. Hak Raja untuk menyatakan keadaan darurat akan dipertahankan, tetapi apabila ia menolak menyetujui RUU, RUU tersebut akan dikembalikan ke Parlemen sehingga veto Raja tidak berlaku.<ref>{{Harvnb|Wain|2010|pp=206–207}}</ref>