Projo (organisasi): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Miya Sumandli (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Miya Sumandli (bicara | kontrib)
Baris 22:
Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah berkali-kali mendapat tekanan secara politik. Contohnya saat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013. Dibahas sejak Jokowi menjabat tahun 2012, APBD senilai 49,9 Triliun tersebut baru disahkan DPRD pada tanggal 28 Januari 2013. Hal ini disebabkan alotnya perdebatan mengenai KUAPPAS. Anggaran diutak-atik sehingga perdebatan berlangsung panas dan diwarnai aksi walkout beberapa anggota DPRD. Dengan naik menjadi Presiden, diharapkan Jokowi bisa terlepas dari intrik dan tarik ulur di DPR. Walaupun demikian, tetap saja Jokowi harus menghadapi kubu oposisi yang jauh lebih besar. Koalisi Merah Putih menguasai 350 kursi atau 64 persen suara di parlemen, berbanding 270 kursi atau hanya 36 persen. Inilah yang menyebabkan perlunya dukungan politik di luar parlemen yang terwujud dalam bentuk kekuatan relawan seperti Projo untuk mengelola opini publik. Adanya dukungan akar rumput membantu Jokowi dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politiknya.<ref name=buku/>
==Projo di internet dan media sosial==
Sebagai relawan darat, Projo lebih banyak hadir di internet melalui liputan dan laporan kegiatannya di situs projo.id. Akun media sosial digunakan untuk memberikan update kegiatan terkini, misalnya @DPP_Projo di twitter dan Dewan Pimpinan Pusat PROJO di Facebook. Namun sejak 2018, Nur SuhartoSukarno, Palti Hutabarat, dan Riris membentuk organ sayap baru bernama Republik Cyber Projo, yang fokus melakukan kampanye di media sosial.
 
==Referensi==