Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009: Perbedaan antara revisi

== Peserta ==

=== Ketentuan ===

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah [[Daftar provinsi Indonesia|provinsi di Indonesia]]. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan dari peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

 

=== Rekapitulasi hasil ===

Pada hari [[Sabtu]], [[25 Juli]] [[2009]], KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada [[22 Juli|22]] - [[23 Juli]] [[2009]]. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut.<ref name="hasil">{{cite web |url=http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/25/104335/1171269/700/sby-boediono-menang |title=SBY-Boediono Menang! |accessdate=2009-07-25 |format= |publisher=detikcom }}</ref><ref>{{cite web |url=http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/pilpres2009/rekapitulasi_nasional.pdf |title=HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 |accessdate=2009-07-26 |format= |publisher=KPU }}</ref><ref>{{cite web |url=http://indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-communication-and-informatics/873-kependudukan/2150-dpt-pilpres-2009-sebanyak-176367056-pemilih- |title=DPT PILPRES 2009 SEBANYAK 176.367.056 PEMILIH |accessdate=2014-07-25 |format= |publisher=indonesia.go.id }}</ref>

{|class="wikitable sortable"

 

==== Kampanye "Pilpres Satu Putaran Saja" ====

Sebagai bagian dari dukungan kepada SBY-Boediono, [[Denny J.A.]], Direktur Eksekutif [[Lingkaran Survei Indonesia|Lingkaran Survei Indonesia (LSI)]]<ref>[http://www.lsi.co.id/direktur.php?sub=profil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI)]</ref> dan [[Lembaga Studi Demokrasi|Lembaga Studi Demokrasi (LSD)]], mengumumkan memimpin gerakan "Pilpres Satu Putaran Saja".<ref>[http://www.antaranews.com/view/?i=1244029603&c=NAS&s=POL Denny JA Pimpin Gerakan Sosial "Pilpres Satu Putaran Saja"].</ref> Hal ini memicu protes dari kedua pasangan calon pesaing yang selama ini mengharapkan pilpres dapat berlangsung dalam dua putaran agar dapat mengalahkan SBY-Boediono yang dalam berbagai hasil survei hampir selalu memperoleh dukungan di atas 50%. Meresponnya, JK menyatakan bahwa ia optimis JK-Wiranto juga punya peluang untuk menang dalam satu putaran,<ref>[http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/21/17151388/JK-Win.Siap.Pilpres.Satu.Putaran JK-Win Siap Pilpres Satu Putaran]</ref> sementara Prabowo mengatakan bahwa pilpres satu putaran boleh saja dilakukan asalkan dilaksanakan secara demokratis.<ref>[http://www.tvone.co.id/berita/view/16692/2009/06/24/prabowo_pilpres_satu_putaran_harus_demokratis Prabowo: Pilpres Satu Putaran Harus Demokratis<]</ref> [[Din Syamsudin]], Ketua Umum PP [[Muhammadiyah]] yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada JK-Wiranto, mengatakan bahwa ia kecewa pada tim kampanye capres tertentu yang menyerukan pilpres satu putaran, apalagi ada salah satu lembaga survei mendukung wacana tersebut. Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada orang KPU yang ikut menyuarakan hal tersebut, apalagi dengan alasan dana.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/30/150235/1156506/700/jika-dpt-belum-beres-din-syamsudin-minta-pilpres-ditunda Jika DPT Belum Beres, Din Syamsudin Minta Pilpres Ditunda]</ref> Dalam debat capres putaran terakhir pada tanggal 2 Juli 2009, JK menanyakan kepada SBY mengenai keberadaan iklan-iklan kampanye pilpres satu putaran yang dianggapnya sebagai tidak demokratis.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/02/200021/1158173/700/jk-serang-sby-iklan-pilpres-satu-putaran-tak-demokratis JK Serang SBY: Iklan Pilpres Satu Putaran Tak Demokratis!]</ref> SBY membalas dengan menyatakan bahwa iklan-iklan pilpres satu putaran bukan merupakan iklan resmi yang dikeluarkan oleh tim kampanyenya, sehingga JK pun kembali mempertanyakan [[legal]]itas dari iklan-iklan kampanye tersebut.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/02/202828/1158189/700/tanggapi-jk-soal-iklan-satu-putaran-sby-pertanyakan-konsistensi-jk Tanggapi JK Soal Iklan Satu Putaran, SBY Pertanyakan Konsistensi JK]</ref><ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/02/202503/1158188/700/setelah-berdebat-soal-iklan-sby-rangkul-jk Setelah Berdebat Soal Iklan, SBY Rangkul JK]</ref><ref>[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/83341/3/1/Kalla-Anggap-Iklan-Pilpres-Satu-Putaran-Ilegal Kalla Anggap Iklan Pilpres Satu Putaran Ilegal]</ref> Denny J.A. sendiri membenarkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan bagian dari iklan resmi tim kampanye SBY, tetapi ia menolak untuk dikatakan sebagai iklan [[kampanye politik|kampanye ilegal]] karena menurutnya masih merupakan hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya meskipun dilaksanakan pada saat masa kampanye pilpres.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/03/181541/1158713/700/denny-ja-iklan-itu-bukan-dari-tim-resmi-sby-boediono Denny JA: Iklan Itu Bukan dari Tim Resmi SBY-Boediono]</ref> Sementara [[Syamsudin Haris]], pengamat politik [[Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia|LIPI]] berpendapat (dan demikian pula bila menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres) bahwa Kampanye "Pilpres Satu Putaran Saja" akan menjadi [[kampanye politik|kampanye ilegal]] karena adanya pernyataan resmi dari SBY karena dalam setiap material kampanye pilpres harus terlebih dahulu disetujui oleh para kandidat karena adanya kepentingan mereka, sehingga setiap material kampanye tanpa persetujuan kandidat dapat disebut sebagai kampanye ilegal.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/03/105324/1158362/700/sby-dinilai-tak-etis-ambil-manfaat-tanpa-tanggung-jawab SBY Dinilai Tak Etis, Ambil Manfaat Tanpa Tanggung Jawab]</ref><ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/04/071758/1158835/700/wiranto-apakah-yang-buat-iklan-itu-setan- Wiranto: Apakah Yang Buat Iklan Itu Setan?]</ref> Megawati sendiri mendukung pendapat tersebut dan menyayangkan sikap SBY yang tidak segera menarik iklannya.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/04/135740/1158966/700/mega-sayangkan-sby-tak-tarik-iklan-1-putaran Mega Sayangkan SBY Tak Tarik Iklan 1 Putaran]</ref>

 

==== Isu agama istri Boediono ====

{{tone}}

Sebuah [[Kampanye politik|kampanye gelap atau kampanye hitam]] berawal pada kampanye JK-Wiranto di [[Sumatera Utara]] (telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto sebagai bukan bagian dari kampanyenya serta mengatakan berasal dari pihak pendukung kandidat lain <ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/30/195808/1156769/700/tim-jk-temukan-bukti-baru-selebaran-black-campaign-istri-boediono Tim JK Temukan Bukti Baru Selebaran Black Campaign Istri Boediono ]</ref>) beredar selebaran yang berisi fotokopi wawancara dengan Presiden [[Ikhwanul Muslimin#Ikhwanul Muslimin di Indonesia|Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI)]] [[Habib Husein Al Habsyi]] pada [[Tabloid Monitor]] <ref>[http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2333&Itemid=33 Habib Husein Al-Habsy : “Apa PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik?” ]</ref> dalam rangkaian artikel antara lain ''Apa [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] Tidak Tahu Istri Boediono [[Katolik]] ?'' <ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/27/114608/1154961/700/tim-sukses-tak-perlu-gugat-isu-sara-biar-bawaslu-yang-tangani Tim Sukses Tak Perlu Gugat Isu SARA, Biar Bawaslu yang Tangani]</ref> hal ini dibantah pula oleh pihak [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] dengan mengatakan bahwa Boediono dan Herawati adalah murid ngaji dari salah satu kader PKS <ref>[http://www.tvone.co.id/berita/view/16473/2009/06/22/tifatul_istri_boediono_murid_ngaji_kader_pks Tifatul: Istri Boediono Murid Ngaji Kader PKS]</ref> yang kemudian malahan beredar secara luas di masyarakat bahkan selebaran [[kampanye politik|kampanye gelap]] ini menyebar hampir sampai disemua pelosok [[Sumenep]], [[Pulau Madura|Madura]] dan menurut [[Ketua]] [[DPD]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] Kabupaten Sumenep, Moh Readi bahwa ''"selebaran yang isinya mengkafirkan seseorang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran [[Islam]]. Sebab, yang mengkafirkan orang berarti yang bersangkutan yang tergolong orang-orang [[kafir]]."'' <ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/03/113216/1158403/700/selebaran-istri-boediono-katolik-juga-beredar-di-sumenep Selebaran Istri Boediono Katolik Juga Beredar di Sumenep]</ref> dan Hal ini pun kemudian menjadi polemik antara [[Rizal Mallarangeng]], sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, dengan Jusuf Kalla.<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/29/120925/1155643/700/rizal-mallarangeng-apa-susahnya-jk-minta-maaf Rizal Mallarangeng: Apa Susahnya JK Minta Maaf]</ref> membuat [[KPU]] kembali meminta kepada para peserta pemilu berikut para pendukungnya agar seharusnya kampanye dimanfaatkan oleh pasangan para calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja bukannya menjadi melakukan [[politisasi agama]] atau memecah belah bangsa dengan [[SARA|masalah sara]].<ref>[http://pemilu.antaranews.com/view/?tl=kpu-ingatkan-larangan-kampanye-bermuatan-sara&id=1244018280 KPU Ingatkan Larangan Kampanye Bermuatan "Sara" ]</ref> sehubung sering adanya isu-isu yang melanda para istri pasangan para calon presiden dan wakil presiden, ketua [[MPR]] Hidayat Nurwahid ikut mengatakan ''"Kita Mau Pilih Capres-Cawapres atau Istrinya ?" '' kemudian ditambahkan bahwa "mengapa tidak sekalian anak capres-cawapres saja yang dijadikan isu, kita jangan mengembangkan isu (hanya, red) di lingkungan istri. bagaimana kalau dikembangkan (sampai, red) anak-anaknya, capres mana yang anaknya berjilbab ? Jawabannya adalah tidak ada (yang berjilbab, red)" ''<ref>[http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/30/120740/1156318/700/hidayat-kita-mau-pilih-capres-cawapres-atau-istrinya Hidayat: Kita Mau Pilih Capres-Cawapres atau Istrinya ? ]</ref>