Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara''' (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [[Indonesia]] yang disetujui oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]]. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]].

 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

* [[Pembiayaan]].

 

 

=== Pendapatan Negara ===

{{utama|Pendapatan Negara}}

Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

* indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;

* Pendapatan Pajak Internasional

*# pendapatan bea masuk

 

==== Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ====

=== Belanja Negara ===

{{utama|Belanja Negara}}

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

* asumsi dasar makro ekonomi;

 

==== Transfer ke Daerah ====

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah :

* Dana Perimbangan

* asumsi dasar makro ekonomi;

* kebijakan pembiayaan;

 

==== Pembiayaan Dalam Negeri ====

* nominal produk domestik bruto,

* [[inflasi]] y-o-y,

* nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,

* harga minyak (USD/barel),

<!--------------------------APBN-P------------------------>

| align="Center"| APBN-P

|-