Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam: Perbedaan revisi

k
Bot: Perubahan kosmetika
k (Bot: Perubahan kosmetika)
Deklarasi ini memiliki inti pembahasan pada isu-isu hak asasi manusia yang masih menjadi polemik di negara-negara [[Islam]]. Misalkan tentang [[hukum keluarga]], kesetaraan ([[equality]]) kedudukan perempuan dan laki-laki dalam martabat manusia, negara menjamin hak atas hidup rakyatnya, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dan berkeyakinan. Oleh Karena itu, OKI sebagai organisasi Negara [[Islam]] dan Negara yang memiliki mayoritas penduduk [[Muslim]] menggagas Cairo Declaration on Human Rights in Islam untuk merumuskan jaminan negara atas perlindungan hak asasi bagi rakyatnya.<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 239 - 240</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.brookings.edu/opinions/its-time-to-revise-the-cairo-declaration-of-human-rights-in-islam/|title=It’s Time to Revise The Cairo Declaration of Human Rights in Islam|last=Kayaoğlu|first=Turan|date=-001-11-30T00:00:00+00:00|newspaper=Brookings|language=en-US|access-date=2017-11-20}}</ref><ref>http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3914/Martinus%20Sardi_Mengenal%20HAM%20dalam%20Islam%20Berdasarkan%20Deklarasi%20Kairo.pdf?sequence=1</ref>
== Poin-Poin ==
Ini adalah beberapa topik yang diangkat dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang sebenarnya jauh sebelum diadakannya deklarasi telah pernah ditulis oleh Khalid M. Ishaque dalam tulisannya yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam" yang diterbitkan oleh Jurnal The Review dari International Commission on Jurists pada Juni 1974,<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 240</ref> yang isinya adalah tentang hak asasi manusia dalam Al-Qur’an. Poin-poin yang ditulis Khalid M. Ishaque itu antara lain:
=== Hak Untuk Hidup ===
Menurut [[Al-Qur’an]], nyawa seseorang itu adalah [[fitrah]] atau suci.
“… dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam [[dosa]] dan permusuhan.” – Al-Qur’an surat 5, ayat 2<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 241</ref>
 
=== Hak Memperoleh Kebebasan dan Perlindungan ===
Hal ini menjadi acuan bagi negara-negara [[OKI]] untuk menjamin kebebasan bagi rakyatnya, tanpa terkecuali, khususnya dalam kebebasan beragama, karena tidak ada kekuasaan yang bisa memaksa ataupun memperbudak orang lain atas dasar apapun. (lihat Al-Qur’an surat 3, ayat 79)
Begitupun dalam hal keyakinan beragama, rakyat harus dibebaskan, bahkan termasuk dibebaskan dalam memilih pembimbing spiritual.
=== Hak Mendapatkan Kehormatan ===
Menurut Al-Qur’an, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang sebagai anggota masyarakat merupakan prioritas utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara pemerintahan harus bersedia dan membuka peluang bagi warga negara yang ingin maju dan menaikan derajat dalam hidupnya. (lihat Al-Qur’an surat 33, ayat 60 -61, surat 49, ayat 1, dan surat 49, ayat 12)<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 242</ref>
=== Hak Dalam Ekonomi dan Hak Milik ===
Setiap orang Islam berkewajiban memperoleh pendapatan dan penghasilan secara legal, juga memebrikan sumbangan dana umum yang disediakan bagi orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi. Setiap orang Islam harus mendapat kesempatan kerja dan mendapat imbalan yang adil atas pekerjaan yang dilakukannya itu. (lihat Al-Qur’an surat 51, surat 19, surat 76, ayat 58, surat 2, ayat 188, surat 46, ayat 19, surat 39, ayat 70, surat 7, ayat 32, surat 53, ayat 39)<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 242</ref>
 
Dalam Islam pun juga ditaur mengenai setiap orang berhak memiliki sesuatu, dan negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan kepemilikan orang tersebut, cara membelanjakannya, dan sebagian dari hak yang harus disumbangkan dalam [[zakat]].