Hak veto: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 1:
'''Hak veto''' adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada dewan keamanan pada lembaga PBB.
Di negara adikuasa, seperti Amerika Serikat, Presiden memiliki hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang dapat merugikan jalannya pemerintahan. Presiden dapat memveto Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat|DPR]], [[Senat Amerika Serikat|Senat]] dan [[Kongres Amerika Serikat|Kongres]] sekalipun jika itu menyangkut keselamatan jalannya pemerintahan. Hal ini diperoleh untuk mengimbangi besarnya kekuasaan lembaga legislatif.▼
▲Di negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Presiden memiliki hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang dapat merugikan jalannya pemerintahan. Presiden dapat memveto Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat|DPR]], [[Senat Amerika Serikat|Senat]] dan [[Kongres Amerika Serikat|Kongres]] sekalipun jika itu menyangkut keselamatan jalannya pemerintahan. Hal ini diperoleh untuk mengimbangi besarnya kekuasaan lembaga legislatif.
== PBB ==
Hak
Pada saat ini opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara-negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri dan juga kelompok
Baris 12 ⟶ 10:
Karena keberadaanya merupakan warisan [[Perang Dunia II]] yang diambil dari negara-negara kuat pemenang perang, banyak suara-suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara-negara [[dunia ketiga]]. Di antara tokoh tokoh yang menyarankan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan di antaranya adalah Presiden [[Sukarno]] pada tahun 1960-an kemudian Dr [[Mahathir Mohammad]].
== Pranala luar ==
[[Kategori:Pemerintahan]]▼
*{{cite web | url = http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Vetoes_vrd.htm | title = Vetoes | work = Virtual Reference Desk | publisher = United States Senate}}
[[Kategori:Frasa legal Latin]]▼
{{Authority control}}
| |||