Gedung Merdeka: Perbedaan antara revisi

'''Gedung Merdeka''' di jalan Asia-Afrika, [[Bandung]], [[Indonesia]], adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat [[Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika]] tahun [[1955]]. Kini gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto Konferensi Asia-Afrika yang merupakan cikal bakal [[Gerakan Non-Blok]] pertama yang pernah digelar disini tahun 1955.<ref>[http://books.google.co.id/books?id=ktv0_me9x2UC&pg=PA134&lpg=PA134&dq=Gedung+Merdeka+was+built+in&source=bl&ots=i8r30Ok1rH&sig=D-zPgS-MlI9QzQm2iMIDyn1pDVA&hl=id&ei=SuLjTKmtGZCwvgPEns3ODA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEUQ6AEwBw#v=onepage&q=Gedung%20Merdeka%20was%20built%20in&f=false Indonesia handbook, Volume 3]</ref>

 

Setelah terbentuk Konstituante [[Republik Indonesia]] sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955, Gedung Merdeka dijadikan sebagai Gedung Konstituante. Karena Konstituante dipandang gagal dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara dan undang-undang dasar negara, maka Konstituante itu dibubarkan oleh [[Dekret Presiden]] tanggal [[5 Juli 1959]]. Selanjutnya, Gedung Merdeka dijadikan tempat kegiatan Badan Perancang Nasional dan kemudian menjadi Gedung [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] (MPRS) yang terbentuk tahun 1960. Meskipun fungsi Gedung Merdeka berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang dialami dalam perjuangan mempertahankan, menata, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia , nama Gedung Merdeka tetap terpancang pada bagian muka gedung tersebut.

 

Pada tahun [[1965]] di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke [[Jakarta]] . Setelah meletus pemberontakan [[Gerakan 30 September|G30S]], Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik [[Gerakan 30 September|G30S]]. Pada bulan Juli [[1966]], pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi [[Jawa Barat]], yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat diserahkan lagi pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Tiga tahun kemudian, tanggal 6 Juli [[1968]], pimpinan [[MPRS]] di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka (bekas Gedung MPRS) dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS.