Revisi per 22 November 2017 09.38 sunting Raudalkhudri (bicara \| kontrib) Peninjau 1.641 suntingan Menolak perubahan teks terakhir (oleh Ariefhidayat) dan mengembalikan revisi 13332396 oleh Raudalkhudri ← Revisi sebelumnya		Revisi per 24 November 2017 23.18 sunting balikkan HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: penggantian teks otomatis (-Walikota, +Wali kota; -walikota, +wali kota) Revisi selanjutnya →
Baris 12: * Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Pemilihan dijalankan dalam empat langkah dan harus mendapatkan persetujuan pada setiap tingkatan. Sebuah proposal dibuat oleh masyarakat di [[Daftar kabupaten dan kota di Indonesia\|kota atau kabupaten]] kepada ~~walikota~~wali kota atau bupati, yang kemudian harus membuat permohonan kepada gubernur di provinsi tersebut. Gubernur kemudian membuat rekomendasi kepada Kementerian Sosial, yang kemudian diteruskan kepada [[Presiden Indonesia\|Presiden]], yang diwakili oleh Dewan Gelar;{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Prosedur}} dewan tersebut terdiri dari dua akademisi, dua orang dari latar belakang militer, dan tiga orang yang sebelumnya telah menerima sebuah penghargaan atau gelar.{{sfn\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009}} Pada langkah terakhir, pemilihan dilakukan oleh Presiden, yang diwakili oleh Dewan, yang menganugerahi gelar tersebut pada sebuah upacara di ibukota Indonesia [[Jakarta]].{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Prosedur}} Sejak 2000, upacara diselenggarakan setiap [[Hari Pahlawan]] pada tanggal [[10 November]].{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Daftar Nama Pahlawan (2)}} Kerangka undang-undang untuk gelar tersebut awalnya menggunakan nama Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang dibuat pada saat dikeluarkannya Dekret Presiden No. 241 Tahun 1958. Gelar pertama dianugerahi pada 30 Agustus 1959 kepada politisi yang menjadi penulis bernama [[Abdoel Moeis\|Abdul Muis]], yang wafat pada bulan sebelumnya.{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Daftar Nama Pahlawan (1)}}{{sfn\|JCG, Abdul Muis}}{{sfn\|Artaria\|2002\|p=539}} Gelar ini digunakan saat pemerintahan [[Sukarno]]. Ketika [[Suharto]] berkuasa pada pertengahan 1960an, gelar terbut berganti nama menjadi Pahlawan Nasional. Gelar khusus pada tingkat Pahlawan Nasional juga dianugerahkan. Pahlawan Revolusi diberikan pada tahun 1965 kepada sepuluh korban peristiwa [[Gerakan 30 September]], sementara Sukarno dan mantan wakil presiden [[Mohammad Hatta]] diberikan gelar Pahlawan Proklamator pada 1988 karena peran mereka dalam membacakan [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]]{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Daftar Nama Pahlawan (2)}}{{sfn\|Sekretariat Negara Indonesia, Daftar Nama Pahlawan (1)}}{{sfn\|Artaria\|2002\|p=539}} Baris 244: \| 1910 \| 1947 \| align="left" \|~~Walikota~~Wali kota [[Padang]], melawan pasukan Belanda saat [[Revolusi Nasional Indonesia\|Revolusi Nasional]] \| 2005 \|[[Sumatera Barat]]

Pahlawan nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi