Difference between revisions of "Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam"

no edit summary
[[Berkas:Cairo Declaration on Human Rights in Islam.djvu|jmpl|Tampilan halaman pertama teks Deklarasi HAM dalam Islam di Kairo ]]
Cairo'''Deklarasi DeclarationKairo ontentang HumanHak RightsAsasi inManusia dalam Islam''' adalah deklarasi hak asasi manusia yang diadakan di [[Kairo]], Ibukota [[Mesir]] pada 1990 oleh [[Organisasi Konferensi Islam]] (OKI). Deklarasi ini merumuskan poin-pon hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai ajaran [[Islam]]. Dalam deklarasi ini, terdapat sekitar 25 pasal yang sebagian besar mengutip dari [[Al-Qur’an]], sebagai dasar acuan dan sumber ajaran nilai-nilai [[Islam]].<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 239</ref>
== Latar Belakang ==
Deklarasi ini memiliki inti pembahasan pada isu-isu hak asasi manusia yang masih menjadi polemik di negara-negara [[Islam]]. Misalkan tentang [[hukum keluarga]], kesetaraan ([[equality]]) kedudukan perempuan dan laki-laki dalam martabat manusia, negara menjamin hak atas hidup rakyatnya, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dan berkeyakinan. Oleh Karena itu, OKI sebagai organisasi Negara [[Islam]] dan Negara yang memiliki mayoritas penduduk [[Muslim]] menggagas Cairo Declaration on Human Rights in Islam untuk merumuskan jaminan negara atas perlindungan hak asasi bagi rakyatnya.<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 239 - 240</ref>
Menurut [[Al-Qur’an]], nyawa seseorang itu adalah [[fitrah]] atau suci.
“Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Allah, kecuali dengan sesuatu ebab yang adil.” – Al-Qur’an surat 17, ayat 33
“Barangsiapa membunuh seseorang – selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas [[bumi]] – ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat [[manusia]]; barang siapa memberikan kehidupan kepada satu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia.” – Al-Qur’an surat 5 ayat 32<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 240</ref>
 
=== Hak Untuk Memperoleh Keadilan ===
Seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi [[Muhammad]] SAW saat ditugaskan menjadi seorang [[Rasul]], menegakkan keadilan adalah salah satu tugas utama beliau, dan ini pula yang harus menjadi tanggungjawab negara, khususnya negara anggota [[OKI]] yang mayoritas penduduknya adalah [[Muslim]] dalam badan-badan pemerintahan dan kebijakan publik.
“Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk [[Allah]], sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak tidak adil. Selalu bertindak adil, karena hal itu lebih dekat kepada [[taqwa]]. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mereka lakukan” – Al-Qur’an surat 5, ayat 8<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 240</ref>
 
=== Hak Persamaan ===
Seperti halnya [[Al-Qur’an]] yang hanya mengenal satu criteria yang menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan ke[[taqwa]]an. Perbedaan atas dasar [[etnis]], [[ras]], [[bangsa]], dan [[negara]] tidak relevan.
“Hai manusia! Telah kami ciptakan kalian dari seorang [[laki-laki]] dan seorang [[perempuan]], dan telah Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Sadar.” – Al-Qur’an surat 49, ayat 13<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 240 - 241</ref>
 
=== Hak dan Kewajiban Kepatuhan Atas Hukum ===
[[Manusia]] harus mengikuti apa yang sesuai dengan hukum dan menjauhi apa yang telah dilarang dalam hukum. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara [[OKI]] untuk menjalankan azas rule of law terhadap seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun pejabat negara.
“… dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam [[dosa]] dan permusuhan.” – Al-Qur’an surat 5, ayat 2<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 241</ref>
 
=== Hak Memperoleh Kebebasan dan Perlindungan ===
Hal ini menjadi acuan bagi negara-negara [[OKI]] untuk menjamin kebebasan bagi rakyatnya, tanpa terkecuali, khususnya dalam kebebasan beragama, karena tidak ada kekuasaan yang bisa memaksa ataupun memperbudak orang lain atas dasar apapun. (lihat Al-Qur’an surat 3, ayat 79)
Begitupun dalam hal keyakinan beragama, rakyat harus dibebaskan, bahkan termasuk dibebaskan dalam memilih pembimbing spiritual.
“Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sesungguhnya itu telah nyata bedanya dari yang tidak benar…” – Al-Qur’an surat 2, ayat 256
Konsekuensi langsung dari kebebasan beragama adalah negara harus menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada setiap pemeluk agama. (lihat Al-Qur’an surat 6, ayat 108 dan surat 5, ayat 48)<ref>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 241</ref>
=== Hak Berbicara dan Menyatakan Kebenaran ===
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
[[Kategori:Politik]]