Tata negara Republik Romawi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HaEr48 (bicara | kontrib)
30em untuk ref karena banyak yang pendek-pendek
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 1:
[[FileBerkas:Roman constitution.png|350px|thumb|Bagan (berbahasa Inggris) yang menggambarkan lembaga-lembaga negara Republik Romawi dan hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut.]]
[[FileBerkas:Capitoline Brutus Musei Capitolini MC1183.jpg|thumb|upright|Patung [[Lucius Junius Brutus]] (wafat 509 BC), konsul pertama Republik Romawi menurut tradisi. Konsul adalah jabatan terpilih tertinggi di Republik Romawi.]]
'''Tata negara Republik Romawi''' diatur oleh sekumpulan [[konstitusi tak tertulis|norma dan adat tak tertulis]] serta [[Hukum Romawi|undang-undang tertulis]].<ref name="lintott">{{cite book|last1=Lintott|first1=Andrew|title=The Constitution of the Roman Republic|date=2003|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=0-19-926108-3|page=2|ref=harv}}</ref> Tata negara ini mengatur pemerintahan [[Republik Romawi]] (509–27 SM). Tata negara Republik Romawi merupakan kelanjutan dari [[tata negara Kerajaan Romawi]], berevolusi selama kurang lebih lima abad berlakunya sistem republik di Roma, dan berganti menjadi [[tata negara Kekaisaran Romawi]] ketika sistem republik berakhir di tahun 27 SM.<ref name="abbott">{{cite book|last1=Abbott|first1=Frank Frost|title=A History and Descriptions of Roman Political Institutions|date=1963|publisher=Noble Offset Printers Inc|location=New York|page=270|edition=3|ref=harv}}</ref>
 
Baris 6:
* Berbagai [[Majelis-majelis Romawi|Majelis]] yang beranggotakan rakyat biasa, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kewenangan memilih pejabat negara (''magistratus''), menetapkan atau menolak undang-undang, menyelenggarakan sistem peradilan, dan menyatakan perang maupun perdamaian;{{sfn|Lintott|2003|p=40}}
* [[Senat Romawi|Senat]] yang bertugas sebagai penasehat Majelis dan negara.{{sfn|Lintott|2003|p=66}} Senat tidak memiliki kewenangan hukum secara langsung, tapi praktiknya memiliki pengaruh tidak langsung yang besar di dalam pemerintahan.
* ''[[Magistratus]]'' atau pejabat-pejabat negara, dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Pejabat-pejabat ini memiliki kekuasaan di bidang agama, militer, dan kehakiman, serta dapat mengajukan dan memimpin sidang Majelis. Terdapat dua macam ''magistratus'', yaitu ''magistratus'' biasa dan luar biasa.{{sfn|Abbott|1963|pp=157-165}}
** Jabatan ''magistratus'' biasa yang tertinggi adalah [[konsul Romawi|konsul]], yang dipegang oleh dua orang dengan masa jabatan satu tahun.{{sfn|Abbott|1963|p=156}} Jabatan biasa lainnya diantaranya [[praetor]],{{sfn|Abbott|1963|p=187}} [[sensor Romawi|sensor]],{{sfn|Lintott|2003|p=115}} dan [[tribunus]].{{sfn|Abbott|1963|pp=196-197}}
** Jabatan luar biasa yaitu jabatan [[diktator Romawi|diktator]] dan ''magister equitum''.{{sfn|Lintott|2003|p=110}} Diktator ditunjuk oleh para konsul dalam keadaan krisis yang membahayakan negara, menjabat selama enam bulan dan setelah itu biasanya mengundurkan diri.{{sfn|Abbott|1963|p=182–183}} Seorang diktator memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah.{{sfn|Abbott|1963|p=182}} ''Magister equitum'' adalah wakil yang ia tunjuk.{{sfn|Lintott|2003|p=112}}
 
Terdapat sistem ''checks and balances'' diantara lembaga-lembaga ini untuk mencegah terpusatnya kekuasaan di satu lembaga. Misalnya, walaupun kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis, sidang dimulai dan dipimpin oleh para ''magistratus'' yang dapat mengendalikan diskusi.{{sfn|Lintott|2003|p=202}} Untuk mencegah ''magistratus'' bertindak sewenang-wenang, keputusan seorang ''magistratus'' dapat diveto oleh koleganya maupun oleh tribunus.{{sfn|Abbott|1963|p=155}}
Baris 14:
Selama berdirinya republik, tata negara ini berubah perlahan-lahan. Awalnya, kelas bangsawan yang disebut [[patricius]] cenderung mendominasi, namun konflik antara kelas patricius dan kelas rakyat biasa yang disebut [[plebs]]. Kelas plebs diberikan hak yang sama dengan bangsawan, jabatan tribunus dibuat untuk mengimbangi kekuasaan para patricius dan [[Dewan Plebs]] didirikan dan diberi kekuasaan legislatif. {{sfn|Lintott|2003|pp=121-122}}
 
Akhir zaman republik ditandai dengan meningkatnya pemusatan kekuasaan di tangan gubernur-gubernur yang memerintah provinsi diluar ibukota Roma, {{sfn|Abbott|1963|p=44}} dan penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perubahan politik (contohnya masa kediktatoran [[Sulla]]).{{sfn|Lintott|2003|p=212}} Selain itu Majelis dapat disuap atau diancam untuk memberikan kekuasaan yang besar bagi pemimpin militer tertentu.{{sfn|Lintott|2003|p=213}} Perkembangan ini menyebabkan pemusatan kekuasaan ke hanya sejumlah kecil tokoh. Pemusatan ini, beserta jatuhnya kepercayaan terhadap institusi republik,{{sfn|Lintott|2003|p=213}} memicu terjadinya perang saudara dan berakhir dengan jatuhnya sistem republik dan dimulainya sistem kekaisaran.
== Referensi ==
{{reflist|30em}}
 
[[Kategori:Republik Romawi]]