Buka menu utama

Perubahan

19 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
k
 
Saat membahas tentang peperangan dan perdamaian dalam konteks ajaran Buddha, sangat penting untuk membedakan antara kajian filsafat dan praktik dari ajaran Buddha secara spesifik. Ajaran Buddha maupun dalam kajian filsafatnya baik Theravada dan juga Mahayana sangat menekankan konsep tanpa kekerasan pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam pengambilan keputusan. Sementara umat Buddha sendiri jika dikaji berdasarkan sejarah hingga saat ini dapat ditemukan partisipasinya dalam peperangan atau tindakan kekerasan.<ref name=":9">Emmanuel M. Steven (2013). ''A Companion to Buddhist Philosophy''. Willey-Blackwell. hlm. 630-640. "This is because Buddhist philosophy on the subject, especially in the teachings of the Buddha and the mainstream Mahāyāna teachings, so heavily emphasizes non-violence,  ...., Such a system was formalized in Thailand, for example, early in the twentieth century, when the motto of the state became: “Nation, Religion, King,” with “Religion” referring to Buddhism, and the three together representing the three foundations of Thai society. At times national rhetoric blurs the line between religion and state and allows both state and religious actors to speak of the defense of the state and the Dhamma as a single thing, as occurred in Sri Lanka in the twentieth and early twentyfirst centuries. ..... "
</ref> Seperti pada yang ditemui pada gerakan nasionalis di Thailand, Sri Lanka,<ref name=":9" /> dan Myanmar ; Atau bahkan lebih jauh ke zaman peradaban Tiongkok kuno, terdapat catatan sejarah diimana pada tahun 621, para biksu dari kuil Shaolin berpartisipasi dalam pertempuran untuk membantu Dinasti Tang yang berkuasa.<ref name=":10">{{Cite news|url=https://www.thoughtco.com/war-and-buddhism-449732|title=How does a Peaceful Philosophy Reconcile to the Reality of War?|newspaper=ThoughtCo|access-date=2017-10-21}}</ref> Keterlibatan dalam suatu pertempuran untuk mempertahankan diri, keluarga, dan negara secara umum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Begitu pula dalam pandangan awam umat Buddha.<ref name=":10" /> Hal ini kemudian yang umum dipakai oleh pemimpin suatu negara atau kerajaanpolitik untuk menyusun suatu narasi politik, demi mempertahankan wilayah, atau bahkan untuk menyingkirkan lawan-lawan politikpolitiknya.
 
====== Hak asasi manusia dalam Pandangan ajaran Buddha ======