Hukum pidana: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan MayaNovia94 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Arifin.wijaya
Mat Salik (bicara | kontrib)
Baris 22:
 
Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain<ref name="Sudarsono"/>:
# UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentangtentang tindakTindak Pidana [[Imigrasi]].<ref name="Sudarsono"/>
# UU No. 9 Tahun 1967 Tentangtentang NorkobaNarkoba.<ref name="Sudarsono"/>
# UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentangtentang Anti Terorisme.<ref name="Sudarsono"/> dll
 
Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.<ref name="Sudarsono"/> Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
== Asas-Asas Hukum Pidana ==