Perikanan: Perbedaan revisi

245 bita ditambahkan ,  3 tahun yang lalu
k
→‎Referensi: UU Perikanan Terbaru
k (Bot: Perubahan kosmetika)
k (→‎Referensi: UU Perikanan Terbaru)
[[Berkas:Becharof Wilderness Salmon.jpg|thumb|Usaha penangkapan ikan [[salmon]] di daerah [[Alaska]]]]
 
'''Perikanan''' adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup [[ikan]], [[amfibi]], dan berbagai [[avertebrata]] penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI noNo. 931/19852004, dansebagaimana telah diubah dengan UU RI noNo. 3145/20042009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 931 Tahun 19852004 dantentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3145 Tahun 20042009.</ref> Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha [[agribisnis]].
 
Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan [[pangan]] bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi [[olahraga]], [[pemancingan rekreasi|rekreasi]] ([[pemancingan]] ikan), dan mungkin juga untuk tujuan membuat [[perhiasan]] atau mengambil [[minyak ikan]].<ref> Castro, P. and M. Huber. (2003). Marine Biology. 4<sup>th </sup>ed. Boston: McGraw Hill.</ref>
 
'''Usaha perikanan''' adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha [[penetasan]], [[pembibitan]], [[pembesaran]]) ikan, termasuk kegiatan [[penyimpanan|menyimpan]], [[pendinginan|mendinginkan]], [[pengeringan (makanan)|pengeringan]], atau [[pengawetan (makanan)|mengawetkan]] ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 931 Tahun 19852004 dantentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3145 Tahun 20042009.</ref>
 
== Sejarah perikanan ==
 
== Pengelolaan sumberdaya ikan ==
Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 931 Tahun 19852004 dantentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3145 Tahun 20042009.</ref>
 
=== Penangkapan ikan ===
{{utama|Penangkapan ikan}}
[[Penangkapan ikan]] merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan [[kapal penangkapan ikan]] untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 931 Tahun 19852004 dantentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3145 Tahun 20042009.</ref> Usaha perikanan yang bekerja di bidang penangkapan tercakup dalam kegiatan [[perikanan tangkap]] (''wild fishery'').
 
=== Pembudidayaan ikan ===
{{utama|Budi daya perairan|Budi daya perikanan}}
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 931 Tahun 19852004 dantentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3145 Tahun 20042009.</ref> Usaha perikanan yang berupa [[produk ikan|produksi hasil perikanan]] melalui budi daya dikenal sebagai perikanan budi daya atau budi daya perairan (''aquaculture'').
 
== Referensi ==
17

suntingan