Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Perbedaan revisi

/*Latar belakang
(/*Latar belakang)
 
UNDRIP mengkodifikasikan "keluhan historis masyarakat adat, tantangan kontemporer dan aspirasi sosial ekonomi, politik dan budaya" dan merupakan "puncak dari upaya sepanjang generasi oleh organisasi masyarakat adat untuk mendapat perhatian internasional, untuk mendapatkan pengakuan atas aspirasi mereka, dan untuk menghasilkan dukungan bagi aspirasi politik mereka."<ref name="Coates_2013"/> Ketua Penelitian Kanada dan anggota fakultas di [[Universitas Saskatchewan]],<ref>{{cite web |last=Ferguson |first=Mark |url=http://news.usask.ca/2011/10/12/canada-research-chairs-announced/ |title=News |publisher=News.usask.ca |date=2011-10-12 |accessdate=2013-12-24 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130925080146/http://news.usask.ca/2011/10/12/canada-research-chairs-announced/ |archivedate=September 25, 2013 |df=mdy-all }}</ref><ref>https://www.uwaterloo.ca/ University of Waterloo</ref> [[Ken Coates]], berpendapat bahwa UNDRIP beresonansi kuat dengan masyarakat adat, sementara pemerintah nasional belum sepenuhnya memahami dampaknya.<ref name="Coates_2013">{{citation|last=Coates|first=Ken|date=18 September 2013|publisher=The Centre for International Governance Innovation (CIGI)|title=From aspiration to inspiration: UNDRIP finding deep traction in Indigenous communities|editor1=Ken Coates|editor2=Terry Mitchell|series=The Rise of the Fourth World|url=http://www.cigionline.org/blogs/aspiration-inspiration-undrip-finding-deep-traction-indigenous-communities|accessdate=20 September 2013 }}</ref>
 
== Latar belakang ==
Deklarasi ini dibuat dalam waktu lebih dari 22 tahun. Gagasan berawal saat [[Dewan Ekonomi dan Sosial]] PBB (ECOSOC), tahun [[1982]], mendirikan [[Kelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli]] (WGIP) sebagai hasil penelitian ''Special Rapporteur'' PBB [[José R. Martínez Cobo]] dalam masalah diskriminasi yang dihadapi penduduk asli. Kelompok kerja ini ditugasi untuk mengembangkan standar hak asasi manusia yang akan melindungi para penduduk adat, dan pada 1985 mulai menyusun Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Naskah tersebut selesai pada tahun [[1993]], dan selanjutnya diajukan kepada [[Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas]], yang menerimanya pada tahun berikutnya.
 
Draft Deklarasi ini kemudian dirujuk kepada [[Komisi Hak Asasi Manusia PBB]], yang kemudian mendirikan kelompok kerja lain untuk memeriksa isinya. Dalam tahun-tahun berikutnya kelompok kerja ini bertemu sebanyak 11 kali untuk memeriksa dan mempercocok Draft Deklarasi ini dan ketentuan-ketentuannya. Perkembangan berjalan dengan lambat karena kekhawatiran negara-negara tertentu soal beberapa ketentuan umum dalam deklarasi ini, misalnya hak penduduk adat untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mengendalikan [[sumber daya alam]] yang berada di tanah adat mereka.<ref>http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html</ref> Versi terakhir dari deklarasi ini akhirnya disetujui pada [[29 Juni]] [[2006]] oleh [[Dewan Hak Asasi Manusia PBB]] (pengganti Komisi Hak Asasi Manusia), dimana dari 47 negara anggota, 30 setuju, 2 menolak, 12 abstain, 3 absen.<ref>http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19056&Cr=rights&Cr1=council</ref>
 
== Tujuan ==
213

suntingan