DelapanDasar hukum dasar perpajakan di Indonesia meliputi <ref>{{Cite web|url=http://pajak.go.id|title=Direktorat Jenderal Pajak|website=pajak.go.id|language=id|access-date=2017-09-12}}</ref>:
* "Undang-undang KetentuanNomor Umum6 danTahun Tatacara1983 Perpajakan/UUKUTp"sebagaimana Undang-undangtelah No.beberapa 6/1983,kali digantidiubah terakhir dengan Undang-undang no.nomor 16/ Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan / UU KUP;
* "Undang-undang PajakNomor Penghasilan/UU7 PPh":Tahun Undang-undang No.7/1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 17/2000; UU PPh.
* "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah" /UU PPN/-PPn BM ): Undang-undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000;
* "Undang-undang PajakNomor Bumi12 danTahun Bangunan1985 -sebagaimana UUtelah PBB"):diubah dengan Undang-undang No.Nomor 12/1985diubahTahun dengan1994 Undang-undangtentang No.12Pajak Bumi dan Bangunan /1994 UU PBB;
* "Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP") Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000;
* "Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB") Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000;
* "Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP": Undang-undang No.Nomor 14/ Tahun 2002;
