Dewan Kardinal: Perbedaan revisi

Tidak ada perubahan ukuran ,  3 tahun yang lalu
k
Bot: penggantian teks otomatis (-asal-usul, +asal usul
k (clean up, replaced: dimana → di mana (2), removed stub tag)
k (Bot: penggantian teks otomatis (-asal-usul, +asal usul)
Berdasarkan sejarah, para kardinal ini juga adalah rohaniwan kota Roma yang melayani Sri Paus sebagai [[Uskup Roma]] dan diberikan tugas-tugas di berbagai paroki di kota tersebut. Dewan ini tidak memiliki kekuasaan memerintah kecuali dalam masa ''[[sede vacante]]'' (kekosongan Tahta Suci), di mana kekuasaannya juga sangat terbatas menurut Konstitusi Apostolis ''Universi Dominici Gregis''. Sejarah Dewan Kardinal sebagai sebuah dewan dapat ditelusuri hingga awal abad ke-12 ketika para uskup kardinal, imam kardinal dan diakon kardinal berhenti berfungsi sebagai kelompok-kelompok yang terpisah.<ref>Broderick, J.F. 1987. "The Sacred College of Cardinals: Size and Geographical Composition (1099-1986)." ''Archivum historiae Pontificiae'', '''25''': 8.</ref>
 
Asal- usul Dewan Kardinal ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa di sekitar penobatan Henry IV sebagai Raja [[Jerman]] dan Kaisar Romawi Suci pada usai enam tahun, setelah kematian [[Henry III, Kaisar Romawi Suci|Henry III]] yang mendadak pada tahun 1506. Hingga saat itu kekuasaan sekuler memiliki pengaruh yang besar terhadap siapa yang akan ditunjuk menjadi Sri Paus, dan Kaisar Romawi Suci, terutama, memiliki kemampuan khusus untuk menunjuk Paus tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting semenjak tujuan dan pandangan Kaisar Romawi Suci dan [[Gereja Katolik Roma]] tidaklah selalu sejalan.
 
Para anggota yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Gregorian mengambil kesempatan dari hadrinya raja baru dan lemahnya kekuasaannya, dan pada tahun 1059 mengumumkan bahwa pemilihan Sri Paus merupakan sepenuhnya urusan Gereja. Hal ini merupakan bagian dari sebuah usaha perebutan kekuasaan yang lebih luas, yang disebut Kontroversi Pentahbisan (Bahasa Inggris: ''Investiture Controversy''), saat pihak Gereja mencoba untuk meraih kontrol yang lebih besar terhadap rohaniwan Gereja, dan sejalan dengan hal ini berarti juga meraih pengaruh yang lebih besar di kawasan dan pemerintahan di mana para rohaniwan ini ditugaskan. Mengenyampingkan implikasi teologis, pendiriannya menjadi contoh perpindahan besar dalam keseimbangan kekuasaan di dunia Abad Pertengahan awal.