Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia''' atau biasa disingkat '''SBKRI''' adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warganegara [[Indonesia|Republik Indonesia]]. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warganegara Indonesia keturunan, terutama [[keturunan Tionghoa]]. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti kartu tanda penduduk ([[KTP]]), memasuki dunia pendidikan, permohonan [[paspor]], pendaftaran [[Pemilihan Umum]], sampai menikah dan meninggal dunia dan lain-lain. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai perlakuan [[diskriminasi|diskriminatif]] dan sejak [[Orde Reformasi]] telah dihapuskan, walaupun dalam praktiknya masih diterapkan di berbagai daerah.

 

Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang no. 62 tahun [[1958]] tentang "Kewarga-negaraan Republik Indonesia" yang dikeluarkan oleh [[Menteri Kehakiman]] [[G.A. Maengkom]] dan disahkan oleh Presiden [[Soekarno]].

 

Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT ini yang dituangkan dalam UU No 2/1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan PP No 20/1959 dengan masa opsi 20 Januari 1960 hingga 20 Januari 1962, sudah menyelesaikan permasalahan dwikewarganegaraan RI-RRT. Dengan demikian, setelah perjanjian dwikewarganegaraan tersebut dibatalkan pada 10 April 1969 dengan UU No 4/1969, permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal, yang setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain-selain kewarganegaraan Indonesia (Penjelasan Umum UU No 4/1969) dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

 

1946 - Indonesia pada tahun 1946 telah jelas mengundangkan bahwa Indonesia menganut azas [[ius soli]]. Siapa saja yang lahir di Indonesia adalah [[warga negara Indonesia]]. Dengan demikian, secara otomatis, orang Tionghoa yang ada di Indonesia sejak Proklamasi 1945 adalah WNI suku Tionghoa.

 

1999 - Keputusan Presiden tahun 1996 itu diperkuat sekali lagi dengan Instruksi Presiden tahun 1999.

 

Pada tanggal 8 Juli 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Namun sebenarnya, praktek persyaratan SBKRI masih tetap ada di birokrasi pemerintahan karena kurangnya sosialisasi pemberlakuan Keppres ini dan juga karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan dapat begitu saja diabaikan.

 

*[[Tionghoa-Indonesia]]

 

*{{id}} [http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/13796 Kronologi Singkat Pemberlakuan SBKRI] oleh Rintojiang

*{{id}} [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/12/opini/892138.htm "SBKRI dan Pelembagaan Diskriminasi WN"]