Rechtsstaat: Perbedaan antara revisi

1.307 bita ditambahkan ,  5 tahun yang lalu
(←Membuat halaman berisi '{{italic title}} Berkas:DBP 1981 1105 Grundgedanken der Demokratie.jpg|thumb|Perangko Jerman pada tahun (1981). Di dalam perangko ini tertulis "''Rechtsstaat'', kons...')
 
 
Di dalam sebuah negara hukum, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara [[demokrasi liberal]] apabila mereka tidak memiliki konsep ''Rechtsstaat''.
 
== Prinsip-prinsip ''Rechtsstaat''==
Prinsip-prinsip ''Rechtsstaat'' yang paling penting adalah:<ref>Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, I 2nd edition, § 20, Munich 1984, {{ISBN|3-406-09372-8}}; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre/Politikwissenschaft, 16th edition, §§ 8 II, 30-34, Munich 2010, {{ISBN|978-3-406-60342-6}}</ref>
 
* Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warganya.
* [[Masyarakat madani]] dianggap sebagai rekan sejawat negara
* [[Pemisahan kekuasaan]] menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan ketiganya dapat saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain.
* Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi
* Badan legislatif dan demokrasi sendiri terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar
* [[Transparansi]] negara dan semua keputusan harus diberi alasan
* Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding
* Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti
* Tindakan negara harus dapat diandalkan, pelarangan [[Retroaktif|retroaktivitas]]
* Asas [[proporsionalitas]] dalam tindakan negara
* [[Monopoli kekerasan yang sah]]
 
== Catatan kaki ==
146.158

suntingan