Kabinet Natsir: Perbedaan antara revisi

Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan masalah dalam keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan [[Negara Islam Indonesia|DI/TII]], Gerakan [[Andi Azis]], Gerakan [[Angkatan Perang Ratu Adil|APRA]], dan Gerakan [[Republik Maluku Selatan|RMS]]. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal [[22 Januari]] [[1951]], parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal [[21 Maret]] 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi [[Hadikusumo]] yang mengusulkan dibubarkannya seluruh [[DPRD]] yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.