Pendudukan Indonesia atas Timor Timur: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Sejarah pendudukan Indonesia di Timor Timur |
Sejarah pendudukan Indonesia di Timor Timur. |
||
Baris 61:
Segera setelah invasi, Majelis Umum dan [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Indonesia di Timor Timur dan meminta penarikan segera dari wilayah tersebut. Australia dan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi Indonesia. Segera setelah itu juga, Indonesia dan [[Australia]] memulai negosiasi untuk membagi sumber daya yang ditemukan di [[Celah Timor]]. Negara-negara lain, termasuk pemerintah [[Amerika Serikat]], [[Jepang]], [[Kanada]] dan [[Malaysia]], juga mendukung pemerintah Indonesia. Akan tetapi, invasi ke Timor Timur dan penindasan atas perlawanan gerakan kemerdekaan Timor Timur, menyebabkan kerugian besar bagi reputasi dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.<ref>{{Citation|last=ClassicDoc|title=Manufacturing Consent - Noam Chomsky and the Media - 1992|date=2016-01-20|url=https://www.youtube.com/watch?v=YHa6NflkW3Y&t=1886s|accessdate=2017-02-10}}</ref><ref>Schwarz (1994), p. 195.</ref>
Setelah pemungutan suara tahun 1999 untuk memilih kemerdekaan, kelompok paramiliter yang bekerja dengan militer Indonesia melakukan gelombang kekerasan di mana sebagian besar infrastruktur di Timor Timur hancur. Pasukan Internasional yang dipimpin oleh Australia di Timor Timor bertugas untuk memulihkan ketertiban. Setelah kepergian pasukan Indonesia dari Timor Timur, Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur mengelola wilayah tersebut selama dua tahun, membentuk Unit Kejahatan Berat untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Karena pengadilan Indonesia mengeluarkan pernyataan yang terbatas atas keterlibatan Indonesia di Timor Timur, banyak pengamat meminta pengadilan internasional untuk Timor Timur. <ref name="HRWTrib"/><ref name="IT2"/>
Universitas Oxford mengadakan konsensus akademis dan hasilnya menyebut pendudukan Indonesia di Timor Timur sebagai genosida. Universitas Yale memekai kasus Timor Timur dalam kurikulum bagian dari program "Studi Genosida". <ref name=Payaslian>{{cite web|last=Payaslian|first=Simon|title=20th Century Genocides|url=http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0105.xml|publisher=Oxford bibliographies|ref= {{sfnref|Payaslian}}}}</ref><ref name="gsp.yale.edu">{{cite web|title=Genocide Studies Program: East Timor|url=http://gsp.yale.edu/case-studies/east-timor|website=Yale.edu}}</ref>
Dengan persetujuan [[Amerika Serikat]] dan desakan [[Australia]],<ref>{{cite web |url=http://www.wsws.org/articles/2000/sep2000/timo-s18.shtml |title=Documents reveal that Australia urged Indonesia to invade East Timor in 1975 |author=Mike Head |work=World Socialist Web Site |date=[[2000-09-18]]}}</ref> Indonesia melancarkan ''[[Operasi Seroja]]'', sebuah operasi invasi militer ke Timor Timur pada [[7 Desember]] [[1975]] dengan banyak menggunakan senjata dan perlengkapan [[Amerika Serikat]].<ref>[http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/1010.pdf]''The National Security Archive''</ref> Hasilnya, Timor Timur menjadi provinsi Indonesia pada [[17 Juli]] [[1976]]. Timor Timur menjadi negara merdeka pada [[2002]], sebagai hasil referendum yang diadakan oleh [[Presiden Indonesia]] [[Baharuddin Jusuf Habibie|B. J. Habibie]] pada tahun [[1999]].<ref>[http://english.aljazeera.net/NR/exeres/02CF5FFE-EA51-4B98-B0B8-C35E56C66E14.htm]</ref>
| |||