Korupsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{rapikan}}

 

 

dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya [[kasus-kasus korupsi di Indonesia]]. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

 

 

Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960

 

 

[[Pertamina]] adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.

 

Kolonel [[Soeharto]], panglima [[Diponegoro]] saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen [[Suprapto]], [[S Parman]], [[MT Haryono]], dan [[Sutoyo]] dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol [[Pranoto]], Kepala Staffnya. Proses hukum [[Suharto]] saat itu dihentikan oleh Mayjen [[Gatot Subroto]], yang kemudian mengirim [[Suharto]] ke [[Seskoad]] di [[Bandung]]. Kasus ini membuat [[DI Panjaitan]] menolak pencalonan [[Suharto]] menjadi ketua Senat [[Seskoad]].

== Orde Baru ==

 

Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

 

Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

 

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

 

== Pustaka ==

 

[[Kategori:Korupsi di Indonesia| ]]