Perubahan
→Kontroversi pencalonan
=== Sebagai Wakil Presiden ===
==== Kontroversi pencalonan Wakil Presiden 1988 ====
Ketika sidang Umum MPR tahun 1988, banyak yang yakin Soeharto akan terpilih kembali untuk periode kelima dan terakhir sebagai presiden. Dengan begitu, Wakil Presiden menjadi posisi yang penting. Pada tahun 1988, Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono menjadi wakil presidennya. Meskipun tidak pernah menyebutkan Sudharmono, Soeharto mengatakan bahwa ia ingin Wapres-nya mempunyai dukungan dari kekuatan sosial politik yang besar.
Sudharmono sendiri dijagokan partai Golkar unsur sipil (jalur G) dan birokrat (jalur B). Sementara Jenderal TNI [[Try Sutrisno]] yang menjabat [[Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (Pangab), dijagokan oleh Partai Golkar unsur militer (jalur A) yang dimotori Pangkopkamtib LB [[Moerdani]]. Masing-masing kubu punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya adalah ketika Sudharmono dituduh terlibat [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI). Tuduhan itu ditepis dengan adanya penunjukan Sudharmono untuk menjabat sebagai Wakil Presiden oleh Soeharto<ref name="profil.merdeka.com">http://profil.merdeka.com/indonesia/s/sudharmono/</ref>.
Pada Sidang Umum MPR Maret 1988, kontroversi terus mewarnai nominasi Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Ketua [[Partai Persatuan Pembangunan|Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan]], [[Jaelani Naro|DR H Jaelani Naro]] SH mencalonkanDicalonkan diriDPP PPP sebagai Wakil Presiden. sehingga ada 2 Cawapres, Kemudian [[Brigadir Jenderal]] [[Ibrahim Saleh]] menginterupsidari Fraksi ABRI MPR Menginterupsi sidang. Dia mengucapka pidato yang tidak jelas. Intinya, tidak setuju calon wakil presiden yang sudah diproses. J Naro baru mundur pada detik-detik akhir pemilihan, setelah dilobi oleh Awaloedin Djamin.<ref>https://phoenixblood.wordpress.com/2007/06/25/moerdani-vs-sudharmono/</ref> Kemudian [[Sarwo Edhie Wibowo]], seorang jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan di pertengahan 60-an mengundurkan diri dari MPR dan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) sebagai protes.
Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan keputusan MPR yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Dengan pengunduran diri J Naro, Sudharmono akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden.