Revisi per 27 Desember 2005 15.41 sunting 222.124.39.3 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 28 Desember 2005 12.21 sunting balikkan Rintojiang (bicara \| kontrib) Pengurus 10.441 suntingan edit, + dikit Revisi selanjutnya →
Baris 3: Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang no. 62 tahun [[1958]] tentang "Kewarga-negaraan Republik Indonesia" yang dikeluarkan oleh [[Menteri Kehakiman]] [[G.A. Maengkom]] dan disahkan oleh Presiden [[Sukarno]]. ==Perkembangan terakhir== ~~{{rintisan}}~~ Pada tanggal 8 Juli 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. ~~Pasal~~Di pasal 4 (butir 2) berbunyi, "''Bagi warga negara Republik Indoensia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran, pemenuuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran tersebut''. " Pasal 5. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi.▼ ▲~~Pasal~~Sedangkan pasal 5. berbunyi, "''Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi''." Namun sebenarnya, praktek persyaratan SBKRI masih tetap ada di birokrasi pemerintahan karena kurangnya sosialisasi pemberlakukan Keppres ini dan juga karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan dapat begitu saja diabaikan. ==Lihat pula== * [[Tionghoa-Indonesia]]

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi