Buka menu utama

Perubahan

733 bita ditambahkan, 2 tahun yang lalu
Menolak 4 perubahan teks terakhir dan mengembalikan revisi 11477829 oleh Rachmat-bot: Perubahan tanpa rujukan (mohon disertai referensi)
{{Infobox penegak hukum
| name = Satuan Polisi Pamong Praja
| native_name = Irwan Abasa
| abbreviation = Satpol PP
| image = [[Berkas:Lambang SAT POL PP.png|175px]]
| headquarters =
| headquarters_name =
| legal_personality = [[s:Undang-undangPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 20142010|UUPP No.236 Tahun 20142010]]
| governing_body = [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia]]
| regional_agency = [[Pemerintah Daerah]]
 
Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.
 
Untuk Kabupaten Temanggung sendiri SATPOL PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota KETERTIBAN UMUM ( TIBUM ) dan Anggota SATUAN TUGAS PENGELOLA DAERAH PERKOTAAN yang pada saat itu dibawah MATRIK HANSIP, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum <ref>pasal 86 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1974</ref> khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung.<ref>Keputusan Bupati Temanggung No. 061.1/83/1993 tanggal 28 Maret 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pamong Praja di Kabupaten Temanggung</ref>
 
== Referensi ==
147.513

suntingan