Peradilan tata usaha negara di Indonesia: Perbedaan antara revisi

# '''[[Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara]]'''

 

Perubahan [[UUD 1945]] membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan [[Undang-Undang]] Nomor 4 Tahun [[2004]] tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah [[Mahkamah Agung]].

 

{{Kekuasaan kehakiman Indonesia}}

{{indo-stub}}

[[Kategori:Hukum]]