Buka menu utama

Perubahan

Pelaksanaan APBN dan Pertanggungjawabannya
'''Anggaran PenerimaanPendapatan dan Belanja Negara''' (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [[Indonesia]] yang disetujui oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]]. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]].
 
== Dasar Hukum APBN ==
* [[Pendapatan Negara]] dan [[Hibah]],
* [[Belanja Negara]],
* Keseimbangan Primer,
* Surplus/Defisit Anggaran,
* [[Pembiayaan]].
* kebutuhan penyelenggaraan negara;
* kebijakan pembangunan;
* risikoresiko (bencana alam, dampak kirisi global)
* kondisi dan kebijakan lainnya.
 
# fungsi ketertiban dan keamanan
# fungsi ekonomi
# fungsi lingkungan hiduphidupp
# fungsi perumahan dan fasilitas umum
# fungsi kesehatan
 
=== Pembiayaan ===
Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
* asumsi dasar makro ekonomi;
* kebijakan pembiayaan;
Pembiayaan Dalam Negeri meliputi :
* Pembiayaan perbankan dalam negeri
* Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
*# Hasil pengelolaan aset
*# Surat berharga negara neto
* [[pertumbuhan ekonomi]],
* nominal produk domestik bruto,
* [[inflasi]] y-o-y,
* rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,
* nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,
* harga minyak (USD/barel),
* produksi/lifting minyak (MBPD),
* lifting gas (MBOEPD),
Indikator lainnya :
* jumlah penduduk
* pendapatan perkapita
* tingkat kemiskinan
* tingkat pengangguran
 
=== Perencanaan dan penganggaran APBN ===
Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:
* penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
* Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
* RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.
 
Tahap penganggaran dimulai dari:
* penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
* penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;
 
=== Pelaksanaan APBN ===
Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep [[Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran]] (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Misalnya membayarkan belanja pegawai (gaji PNS, tunjangan, honor, uang makan, lembur, dan lain-lain), belanja barang (pembelian alat tulis kantor, sarana prasarana perkantoran), belanja modal (pembangunan gedung kantor, pembangunan jalan negara dan jembatan), dan lain-lain. Pembayaran belanja dalam rangka pelaksanaan APBN ini dilakukan dengan cara mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 
=== Pelaporan dan Pencatatan APBN ===
Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi data antara unit K/L dengan KPPN, serta memberikan laporan keuangan ke KPPN secara berkala. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan [[standar akuntansi keuangan pemerintah]] yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.
 
=== Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN ===
 
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
#* Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
#* Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
#* Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
 
=== AsasAzas penyusunan APBN ===
 
APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:
* Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
* Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
* Penajaman prioritas pembangunan
* Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara
 
| align="center" colspan=2|'''[[Surplus]] / [[Defisit]]'''
|-
<!--------------------------TAHUN 20172016------------------------>
| align="center" rowspan=2|'''2017[[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016|2016]]'''
<!--------------------------APBN-P------------------------>
| align="Center"| APBN-P
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|-
<!--------------------------APBN------------------------>
| align="Center"| APBN
|{{decrease}}
|Rp1.750,3 triliun
|{{decrease}}
|Rp2.080,5
|{{increase}}
|bgcolor=#FFE8E8|Rp330,2 triliun
|-
 
<!--------------------------TAHUN 2016------------------------>
| align="center" rowspan=2|'''[[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016|2016]]'''
<!--------------------------APBN-P------------------------>
| align="Center"| APBN-P
|{{decrease}}
|Rp1.786,2 triliun
|{{decrease}}
|Rp2.082,9 triliun
|{{increase}}
|bgcolor=#FFE8E8|Rp296,7 triliun
|-
 
|Rp2.095,7 triliun
|{{increase}}
|bgcolor=#FFE8E8|Rp273,2 triliun
|-
 
{{APBN |state=autocollapse}}
__PAKSADAFTARISI__
{{ekonomi-stub}}
 
[[Kategori:Ekonomi]]
Pengguna anonim