Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
H
{{Infobox Officeholder
|name = Djaelani Naro Gelar DATUK PADUKO SATI
|image = Sudomo dan HJ Naro.jpg
|imagesize = 200px
|alt =
|caption =
|office = [[Dewan Pertimbangan Agung|Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung]]
|order =
|term_start = Maret 1978
|term_end = Maret 1988
|president = [[Soeharto]]
|1blankname =Ketua Dewan
|1namedata =[[KH DR IDHAM CHALID 1978-83 and Jend TNI M PANGGABEAN 1983-88]]
|office1 = [[Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat|Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat]]
|order1 =
|term_start1 = [[1 Oktober]] [[1987]]
|term_end1 = [[1 Oktober]] [[1992]
|president1 = [[Soeharto]]
|1blankname1 =Ketua MPR/DPR
|1namedata1 =[[Letjen TNI Pur KHARIS SUHUD]]
|president2 = [[Soeharto]]
|1blankname2 =Ketua MPR/DPR
|1namedata2 =[[Idham Chalid]]
|term_start2 = [[1 Oktober]] [[1972]]
|term_end2 = [[1 Oktober]] [[1977]]
|office3 = [[Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat|Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong]]
|order3 =
|president3 = [[Soeharto]]
|term_start3 = [[1971]]
|term_end3 = [[1 Oktober]] [[1972]]
|1blankname3 =Ketua DPRGR
|1namedata3 =Achmad Sjaichu
|office4 = [[Partai Persatuan Pembangunan|Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan]]
|order4 = 2
|term_start4 = [[1978]]
|term_end4 = [[1989]]
|predecessor4 = [[Mohammad Syafa'at Mintaredja]]
|successor4 = [[Ismail Hassan Metareum]]
|birth_name = Djaelani Naro
|birth_date = {{Birth date|1929|1|3}}
|birth_place = {{negara|Belanda}} [[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatera Selatan]], [[Hindia Belanda]]
|death_date = {{Death date and age|2000|10|28|1929|1|3}}
|death_place = {{negara|Indonesia}} [[Jakarta]]
|nationality = {{negara|Indonesia}} [[Indonesia]]
|other_names = John Naro
|alma_mater =
|occupation = [[Politisi]]
|known_for =
|religion = [[Islam]]
|spouse = Andalia Tirtaamidjaja SH
|parents = H Djanin Gelar Datuk Naro and Hj Zaleka
}}
'''Djaelani Naro''', yang lebih populer dengan nama '''HJ. Naro''' atau '''John Naro''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatera Selatan]]|3|1|1929|[[Jakarta]]|28|10|2000}}) adalah seorang mantan jaksa yang kemudian menjadi [[Tokoh Politik]] [[Indonesia]].
 
Wapres,
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA) dan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) dan Calon Wakil Presiden RI 1988
 
SOEHARTO VERSUS J NARO
 
Calon Wakil Presiden RI DR H J NARO SH pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan Dipaksa Mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Jend pur Soeharto menolak 2 Calon Wakil Presiden dan menyatakan bisa bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH orang Minangkabau dengan
Mengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Calon Wapres yg dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto Memilih Soedharmono SH orang Jawa pembantu dekatnya Cawapres Tunggal sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 , Pada masa itu ancaman Voting dari PPP untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena Fraksi ABRI/Angkatan Bersenjata RI MPR diperkirakan memihak DR H J NARO SH KETUA UMUM DPP PPP dan membalelo melawan Soeharto dan tidak memihak Soedarmono SH KETUA UMUM DPP GOLKAR untuk menjadi Wapres yg didukung Soeharto yang dibuktikan dengan adanya Interupsi
 
KASUS INTERUPSI oleh Anggota MPR Brigjen TNI Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI sebagai PROTES KERAS adanya ketidak adilan setelah Fraksi PPP MPR mencabut Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden Periode 1988-1993 atas desakan Soeharto padahal sarana Voting telah disiapkan oleh Setjen MPR yang sangat ditakuti oleh Soeharto bahwa dalam Voting bakal terjadi Pembelotan suara dari Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi Utusan Daerah padahal Soeharto menguasai 907 Anggota MPR dibanding PPP dg 93 Anggota MPR bagaikan Perang BADAR 1 banding 10 ,
 
Anggota MPR-RI PANGKOPKAMTIB Jenderal BENNY MOERDANI Ketua Partai ABRI yang baru dicopot dari Jabatan PANGLIMA ABRI oleh Presiden Soeharto 3 Hari sebelum Sidang Umum MPR tanpa diberi tau salahnya dan karena Presiden Soeharto sangat khawatir Jenderal BENNY MOERDANI Orang Terkuat di ABRI akan Mempengaruhi jalannya Sidang Umum MPR "Kebijakan Soeharto ini [[MELAWAN]] ABRI " dan membuat blunder,
 
Jenderal BENNY yang dg Fraksi ABRI mendukung penuh Pencalonan J NARO berusaha menenangkan Sidang Umum MPR yang Ricuh pada 11 Maret 1988 karena Brigjen TNI Ibrahim Saleh menyelonong ke mimbar dan berbicara memaksa INTERUPSI tanpa ijin Ketua MPR Jenderal KHARIS SUHUD sebagai pimpinan sidang , diikuti Ketua Partai ABRI Anggota MPR PANGLIMA ABRI yg baru Jenderal Tri Sutrisno mereka menyuruh turun Brigjen TNI Ibrahim Saleh yg dituduh "sakit jiwa " oleh Anggota MPR pendukung Sudharmono SH , ketika berbalik ke tempat duduknya dan melewati kelompok Anggota2 Fraksi PPP duduk Brigjen TNI Ibrahim Saleh mengatakan harus dipilih Wapres yg benar tanpa menjelaskan siapa yg dimaksud.
 
 
Sejak saat itu hubungan Presiden Soeharto dgn ABRI atau TNI yg menjadi Tulang Punggung REJIM MILITER Soeharto sejak Super Semar 11 Maret 1966 Pecah kongsi mirip Kasus Presiden Soekarno VERSUS TNI dan Menko Hankam/ KSAB Jenderal TNI AH Nasution serta Menpangad Jenderal TNI A Yani yg dibunuh G 30 S/PKI tahun 1965 bersama 5 Jenderal lainnya oleh Pasukan Cakra Birawa pengawal Presiden Soekarno
 
 
Sejak beberapa hari sebelum Sidang Umum M P R dimulai pada tanggal 1 Maret 1988 Situasi Politik memanas untuk kalangan Elite elite Politik pasalnya dihadapan Pimpinan Fraksi Golkar yg datang dan disusupi beberapa Pati AD menghadap Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar , Soeharto tidak mengeluarkan siapa Nama Calon Wapres yg bakal bersanding dgnnya seperti 5 TAHUN sebelumnya yg menginginkan Jenderal TNI Pur Umar Wirahadikusumah orang Sumedang menjadi Wapres,
 
Jenderal- Jenderal Senior Rejim Militer Soeharto antara lain Jenderal Amir Machmud mantan Ketua MPR/DPR, Jenderal M Jusuf Ketua BPK, Jenderal M Panggabean Ketua DPA, Jenderal Surono Menko Polkam, Laksamana Soedomo mantan Pangkopkamtib dan lain2 melihat adanya peluang besar pada Sidang Umum MPR 1988 dgn rencana Soeharto membuka Peluang bagi Elite2 ABRI Birokrat Golkar untuk jadi calon secara pemilihan bebas siapa yg akan mendampingi Presiden sehingga Penentuan Cawapres Golkar menjadi alot ,
 
padaPada tgl 29 Febuari Fraksi PPP MPR telah membuat konferensi Pers bahwa akan mencalonkan DR HJ NARO SH sebagai Cawapres periode 1988-1993, sedangkan DPP Golkar yg menang Pemilu 1987 sebanyak 70 persen, ketinggalan tak mengumumkan Cawapresnya kalah Manuver dengan DPP PPP hingga elite2 Golkar, ABRI dan Birokrat Geger
Pada tanggal 1 Maret pada pembukaan Sidang Umum MPR jam 10 pagi anggota DPP Golkar dikerahkan kasak kusuk mencari Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH untuk melobbi karena koran2 se Indonesia telah memuat Headline Pencalonan Wapres DR HJ NARO SH yg menghebohkan kader2 Golkar, ABRI dan Birokrat dan terutama Elite2 Politik