Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi

PENGALAMAN ORGANISASI Pimpinan Gerakan Mahasiswa Jakarta 1964, Sekretaris Jenderal PERSATUAN JAKSA 1959, Sekretaris II PERSAHI 1966, Pendiri KASI, Ketua Majelis Politik P B Al-WASHLIYAH 1965, Ketua DPP PARTAI MUSLIMIN INDONESIA/PARMUSI penerus PARTAI MASYUMI yg dipimpin Perdana Menteri NATSIR yg dibubarkan Presiden Soekarno dgn Penetapan Presiden no 7 tahun 1960 bersama Partai Sosialis Indonesia yg dipimpin Mantan Perdana Mentri SUTAN SYAHRIR , Anggota Dewan Nasional Angkatan 45, Ketua DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN " Hasil FUSI 4 Partai Islam peserta Pemilu 1971 NU, PARMUSI, Sarikat Islam dan PERTI menjadi P P P tahun 1973 karena Presiden Soeharto ingin membatasi hanya 3 Partai Politik saja dg tujuan agar Golkar dapat lama berkuasa maka Partai Partai Islam digabung". "Permintaan mantan Perdana Mentri NATSIR agar MASYUMI direhabilitasi tidak digubris oleh Presiden Soeharto karena kekuatan Masyumi dapat bangkit lagi dan mengganggu kekuasaan Soeharto, tapi orang2 Masyumi boleh mendirikan Partai baru dengan Merk Lain yaitu PARTAI MUSLIMIN INDONESIA atau PARMUSI. Pada Muktamar I PARMUSI tahun 1968 terpilih MR Moh Roem "Ketua Delegasi RI juru runding Roem Royen di Konperensi Meja Bundar dgn Ketua Delegasi Pemerintah Belanda MR Royen " sebagai Ketua Umum tapi dibatalkan oleh Presiden Soeharto karena khawatir PARMUSI dapat menang Pemilu 1971 dan Golkar Kalah , kemudian dipaksakan mengangkat Ketua Umum versi Soeharto Djarnawi dan Sekretaris Umum Lukman Haroen. Kemudian orang2 Eks Masyumi bereaksi keras kepada Presiden Soeharto dan membentuk DPP penyelamat PARMUSI dgn Ketua Umum J NARO SH dan Sekjen Ali Imran Kadir , Presiden Soeharto kemudian mengutus Ali Moertopo Asisten pribadinya untuk mendamaikan pertikaian tersebut dan Mengangkat Mintaredja SH sebagai Ketua Umum DPP PARMUSI dan J NARO sebagai Ketua DPP ", KETUA UMUM DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/P3 19791978-1984, 1984-1989 Hasil Muktamar 1 PPP, KETUA UMUM Pimpinan Pusat MUSLIMIN INDONESIA(MI)

Yang berakibat dicopotnya Gubernur DKI Ali Sadikin orang Sumedang karena menolak memenangkan Golkar dan Golkar kalah Di DKI Di muka Presiden Soeharto yg berdomisili di DKI walau Golkar menang Mayoritas Di daerah2 lain. Kemenangan PPP di DKI pada Pemilu 1977 menjadikan kesempatan untuk mempunyai Kursi Gubernur DKI, tetapi karena kemarahan Soeharto pada PPP membuat kursi Gubernur DKI hilang, Ali Moertopo Kepala Opsus pernah menawarkan kursi Gubernur DKI kepada DR HJ NARO SH dg syarat melepas jabatan Ketua DPP PPP, tetapi ditolak mengingat Karir sebagai Politisi lebih penting dari jabatan Gubernur pada waktu itu , pada tahun 1981 Setelah 4 tahun DPP PPP ditawari kursi Wagub oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto supaya jangan ada kesan Golkar Serakah , DR HJ NARO SH yg telah menjabat Ketua Umum DPP PPP sejak 1978 menggantikan Mantan Mentri Sosial MINTAREDJA SH dari MI/Muslimin Indonesia penerus Masyumi mengambil Inisiatif menyeleksi Kader2 PPP yg mampu dg syarat Pegawai Negri Golongan minimal 4 A, ternyata yg ada terbatas sehingga Ketua Umum DR HJ NARO memaksakan sdr Asmawi Manaf dari Nahdlatul Ulama/NU PNS Depag Golongan 3 C menjadi Penjabat Wagub DKI dg melobi Golkar dan ABRI dan mendapat Persetujuan DPRD DKI, sedangkan Gubernur DKI sejak 1977 dijabat Letjen TNI Pur Cokropranolo mantan Sekretaris Militer Presiden Soeharto