Sejarah provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Hillslight (bicara | kontrib) |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 7:
* Wilayah asal: [[Karesidenan Aceh]] (dimaksud dalam [[Lembaran Negara|Staatsblad 1934 No. 539]]) dan [[Kabupaten Langkat]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatera Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banda Aceh|Kutaraja]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [I] ]].
# Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan [[Tapanuli|Provinsi Tapanuli-Sumatera Timur]] menjadi [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [II] ]]([[1950]]).
Baris 15:
[[Berkas:Coat_of_arms_of_Aceh.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan:
# [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] No 24 Tahun 1956 (disahkan [[29 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]]).
# jo. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.
Baris 60:
[[Berkas:Coat_of_arms_of_Bangka_Belitung.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan: UU No. 27 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan [[4 Desember]] [[2000]])
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Bangka]], 2. [[Kabupaten Belitung]]; dan 3. [[Kota Pangkal Pinang]] (termaksud dalam UU 28 Tahun 1959).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Pangkal Pinang]].
Baris 91:
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kota Tanjung Pinang|Tanjung Pinang]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Pekanbaru]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah [II].
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Kepulauan Riau|Provinsi Kepulauan Riau]] ([[2002]]).
Baris 100:
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sumatera.
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]] / [[kota Bukittinggi|Bukittinggi]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1947]]).
Baris 111:
* Wilayah asal: Daerah Gunseikan Sumatera/Wilayah [[Provinsi Sumatera Hindia Belanda]] ([[Aceh|Residentie Atjeh en Onderhoorigheden]], [[Karesidenan Tapanuli|Residentie Tapanoeli]], [[Sumatera Barat|Residentie Sumatra's Westkust]], [[Bengkulu|Residentie Benkoelen]], [[Lampung|Residentie Lampoengsche Districten]], [[Sumatera Selatan|Residentie Palembang]], [[Jambi|Residentie Djambi]], [[Kepulauan Riau|Residentie Riouw en Onderhoorigheden]], [[Karesidenan Sumatera Timur|Residentie Oostkust van Sumatra]], dan [[Kepulauan Bangka Belitung|Residentie Bangka en Billiton]] [?]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]] / [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]] (?) .
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
Baris 128:
'''Sumatera Selatan [I] (1948-1950)'''
* Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]])
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Selatan|Karesidenan Palembang]], 2. [[Bengkulu|Karesidenan Bengkulu]], 3. [[Lampung|Karesidenan Lampung]], dan 4. Karesidenan [[Kepulauan Bangka Belitung|Bangka-Biliton]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palembang|Palembang]]/[[Curup, Rejang Lebong|Curup]] (sementara, masa periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]]).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
Baris 148:
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Selatan|Karesidenan Palembang]], 2. [[Bengkulu|Karesidenan Bengkulu]], 3. [[Lampung|Karesidenan Lampung]], dan 4. [[Kepulauan Bangka Belitung|Karesidenan Bangka-Biliton]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palembang|Palembang]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi: 1. [[Lampung|Provinsi Lampung]] ([[1964]]), 2. [[Bengkulu|Provinsi Bengkulu]] ([[1967]]), dan 3. [[Kepulauan Bangka Belitung|Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]] ([[2000]]).
Baris 189:
'''Sumatera Utara [II] (1950-1956)'''
* Peraturan:
# Perppu No. 5 Tahun 1950 (disahkan [[14 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]jj; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
Baris 195:
* Wilayah asal: 1. [[Aceh|Karesidenan Aceh]], 2. [[Karesidenan Tapanuli]], dan 3. [[Karesidenan Sumatera Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Perppu No. 5 Tahun 1950 dicabut dan diganti dengan UU No 24 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Aceh|Provinsi Aceh [II] ]] ([[1956]]) dan [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [III] ]] ([[1956]]).
Baris 213:
* Wilayah asal: [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]] dan [[Kabupaten Simalungun|Karesidenan Sumatera Timur]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatera Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Sibolga|Sibolga]].
* Lain-lain:
# Merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
# Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan [[Aceh|Provinsi Aceh]] menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] ([[1950]]).
Baris 223:
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi [Administratif] Kalimantan (meliputi wilayah: 1. [[Kalimantan Barat|Karesidenan Kalimantan Barat]], 2. [[Kalimantan Selatan|Karesidenan Kalimantan Selatan]], dan 3. [[Kalimantan Timur|Karesidenan Kalimantan Timur]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banjarmasin|Banjarmasin]].
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama/Alih status dari administratif.
# Dibubarkan dengan UU No. 25 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Kalimantan Barat|Provinsi Kalimantan Barat]] ([[1956]]), [[Kalimantan Selatan|Kalimantan Selatan (dan Provinsi Kalimantan Tengah)]] ([[1956|1956(7/8)]]), dan [[Kalimantan Timur|Provinsi Kalimantan Timur]] ([[1956]]).
Baris 232:
* Wilayah asal: TNI Angkatan Laut|Daerah Kaigun/Wilayah [[Provinsi Kalimantan Hindia Belanda]] ([[Kalimantan Barat|Residentie Westerafdeeling van Borneo]] dan [[Kalimantan Selatan|Residentie Zuider en Oostafdeeling van Borneo]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banjarmasin|Banjarmasin]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]])
Baris 282:
[[Berkas:Coat of arms of East Kalimantan.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan [[17 Juni]] [[1958]]; diundangkan [[2 Juli]] [[1958]]) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958) jo. UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 20 Tahun 2012 (disahkan [[16 November]] [[2012]]; diundangkan [[17 Juli]] [[2012]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Kutai Kartanegara|Daerah Istimewa Kutai]], 2. [[Kabupaten Berau|Daerah Istimewa Berau]], dan 3. [[Kabupaten Bulungan|Daerah Istimewa Bulongan]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Samarinda|Samarinda]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
# Mengalami penambahan wilayah yaitu [[Kabupaten Paser|Daerah Swatantra Tingkat II Pasir]] (hasil pemekaran [[Kabupaten Kotabaru|Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru]]) dari [[Kalimantan Selatan|Provinsi Kalimantan Selatan]] ([[1959]]).
Baris 297:
* Wilayah asal: (1) [[Kabupaten Bulungan]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959); (2) [[Kota Tarakan]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997); (3) [[Kabupaten Nunukan]]; (4) [[Kabupaten Malinau]] (keduanya tersebut dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999); dan (5) [[Kabupaten Tana Tidung]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007)
* Kedudukan Pemerintahan: [[Tanjung Selor]]
* Lain-lain:
# Pemekaran dari [[Kalimantan Timur|Provinsi Kalimantan Timur]]
# Wilayahnya merupakan wilayah tradisional [[Kabupaten Bulungan|Daerah Istimewa Bulongan]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953) (?).
Baris 349:
* Wilayah asal: Wilayah-wilayah yang dimaksud dalam [[Keputusan Presiden|Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950]] ([[Kota Administrasi Jakarta Utara|Kota Batavia]] ditambah [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kota Kebayoran]] dan [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Kota Meester Cornelis/Jatinegara]] [?])
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Administratif Jakarta Pusat]]
* Lain-lain:
# Berasal dari [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Distrik Federal Jakarta]] ([[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat|Pasal 50 Konstitusi RIS 1949]]).
# Pada mulanya berbentuk [[kota]].
Baris 367:
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Serang|Karesidenan Serang]], 2. [[Kabupaten Tangerang|Karesidenan Jakarta]], 3. [[Kabupaten Bogor|Karesidenan Bogor]], 4. [[Kabupaten Bandung|Karesidenan Priangan]], dan 5. [[Kabupaten Cirebon|Karesidenan Cirebon]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bandung|Bandung]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Banten|Provinsi Banten]] ([[2000]]).
Baris 376:
* Wilayah asal: Wilayah [[Provinsi Jawa Barat Hindia Belanda]] (1. [[Kabupaten Serang|Karesidenan Bantam]] ([[Banten]]), 2. [[Kabupaten Tangerang|Karesidenan Batavia]] ([[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]), 3. [[Kabupaten Bogor|Karesidenan Buitenzorg]] ([[Kota Bogor|Bogor]]), 4. [[Kabupaten Bandung|Karesidenan Priangan]] ([[Kota Bandung|Bandung]]), dan 5. [[Kabupaten Cirebon|Karesidenan Cheribon]] ([[Kota Cirebon|Cirebon]])[?])
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bandung|Bandung]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
Baris 387:
[[Berkas:Coat of arms of Central Java.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan:
# UU No. 10 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan [[4 Juli]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. UU Drt No. 5 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 1958).
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
Baris 418:
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
* Wilayah asal:
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Surabaya|Surabaya]].
* Lain-lain: Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Baris 455:
* Wilayah asal: 1. [[Pulau Bali|Daerah Bali]], 2. [[Pulau Lombok|Daerah Lombok]], 3. [[Pulau Sumbawa|Daerah Sumbawa]], 4. [[Pulau Flores|Daerah Flores]], 5. [[Pulau Sumba|Daerah Sumba]], dan 6. [[Pulau Timor|Daerah Timor dan kepulauan di sekitarnya]] [[Negara Indonesia Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]])/Pembentukan ulang.
# Mengalami pergantian nomenklatur dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Sunda Kecil]] menjadi [[Nusa Tenggara|Provinsi Nusa Tenggara]] berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
Baris 483:
* Wilayah asal: Daerah Kaigun/[[Nusa Tenggara|Wilayah de Kleine Soenda-eilanden]] ([[Bali|Residentie Bali en Lombok]] dan [[Timor|Residentie Timor en Onderhoorigheden]] [[Provinsi de Oost-Groote Hindia Belanda]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]] (?)
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
Baris 551:
* Wilayah asal: Provinsi Administratif Sulawesi Selatan (meliputi: 1. [[Kota Makassar|Kotapraja Makassar]], 2.[[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan]], 3. [[Kabupaten Maros|Daerah Tingkat II Maros]], 4. [[Kabupaten Gowa|Daerah Tingkat II Gowa]], 5. [[Kabupaten Jeneponto|Daerah Tingkat II Jeneponto]], 6. [[Kabupaten Takalar|Daerah Tingkat II Takalar]], 7. [[Kabupaten Luwu|Daerah Tingkat II Luwu]], 8. [[Kabupaten Tana Toraja|Daerah Tingkat II Tana Toraja]], 9. [[Kabupaten Bone|Daerah Tingkat II Bone]], 10. [[Kabupaten Wajo|Daerah Tingkat II Wajo]], 11. [[Kabupaten Soppeng|Daerah Tingkat II Soppeng]], 12. [[Kabupaten Bantaeng|Daerah Tingkat II Bonthain]], 13. [[Kabupaten Bulukumba|Daerah Tingkat II Bulukumba]], 14. [[Kabupaten Sinjai|Daerah Tingkat II Sinjai]], 15. [[Kabupaten Kepulauan Selayar|Daerah Tingkat II Selayar]], 16. [[Kota Parepare|Kotapraja Pare-Pare]], 17.[[Kabupaten Barru|Daerah Tingkat II Barru]], 18. [[Kabupaten Sidenreng Rappang|Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang]], 19. [[Kabupaten Pinrang|Daerah Tingkat II Pinrang]], 20. [[Kabupaten Enrekang|Daerah Tingkat II Enrekang]], 21. [[Kabupaten Majene|Daerah Tingkat II Majene]], 22. [[Kabupaten Mamuju|Daerah Tingkat II Mamuju]], 23. [[Kabupaten Polewali Mandar|Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa]], 24. [[Kabupaten Buton|Daerah Tingkat II Buton]], 25. [[Kabupaten Muna|Daerah Tingkat II Muna]], 26. [[Kabupaten Konawe|Daerah Tingkat II Kendari]], dan 27. [[Kabupaten Kolaka|Daerah Tingkat II Kolaka]] [dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959])
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Makassar|Makassar]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Selatan.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Sulawesi Tenggara|Provinsi Sulawesi Tenggara]] ([[1964]]) dan [[Sulawesi Barat|Provinsi Sulawesi Barat]] ([[2004]]).
Baris 560:
* Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 11-37 (yaitu: 11. [[Kota Makassar|Kotapraja Makassar]], 12.[[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan]], 13. [[Kabupaten Maros|Daerah Tingkat II Maros]], 14. [[Kabupaten Gowa|Daerah Tingkat II Gowa]], 15. [[Kabupaten Jeneponto|Daerah Tingkat II Jeneponto]], 16. [[Kabupaten Takalar|Daerah Tingkat II Takalar]], 17. [[Kabupaten Luwu|Daerah Tingkat II Luwu]], 18. [[Kabupaten Tana Toraja|Daerah Tingkat II Tana Toraja]], 19. [[Kabupaten Bone|Daerah Tingkat II Bone]], 20. [[Kabupaten Wajo|Daerah Tingkat II Wajo]], 21. [[Kabupaten Soppeng|Daerah Tingkat II Soppeng]], 22. [[Kabupaten Bantaeng|Daerah Tingkat II Bonthain]], 23. [[Kabupaten Bulukumba|Daerah Tingkat II Bulukumba]], 24. [[Kabupaten Sinjai|Daerah Tingkat II Sinjai]], 25. [[Kabupaten Kepulauan Selayar|Daerah Tingkat II Selayar]], 26. [[Kota Parepare|Kotapraja Pare-Pare]], 27.[[Kabupaten Barru|Daerah Tingkat II Barru]], 28. [[Kabupaten Sidenreng Rappang|Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang]], 29. [[Kabupaten Pinrang|Daerah Tingkat II Pinrang]], 30. [[Kabupaten Enrekang|Daerah Tingkat II Enrekang]], 31. [[Kabupaten Majene|Daerah Tingkat II Majene]], 32. [[Kabupaten Mamuju|Daerah Tingkat II Mamuju]], 33. [[Kabupaten Polewali Mandar|Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa]], 34. [[Kabupaten Buton|Daerah Tingkat II Buton]], 35. [[Kabupaten Muna|Daerah Tingkat II Muna]], 36. [[Kabupaten Konawe|Daerah Tingkat II Kendari]], dan 37. [[Kabupaten Kolaka|Daerah Tingkat II Kolaka]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Makassar|Makassar]] (?).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] dengan nomenklatur [[Sulawesi Selatan|Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara]] ([[1960]]).
Baris 593:
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sulawesi Utara (meliputi: [dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Manado|Menado]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Utara.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Gorontalo|Provinsi Gorontalo]] ([[2000]]).
Baris 602:
* Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 1-10 (yaitu: 1. [[Kota Manado|Kotapradja Menado]], 2. [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud]], 3. [[Kabupaten Minahasa|Daerah Tingkat II Minahasa]], 4. [[Kabupaten Bolaang Mongondow|Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow]], 5. [[Kabupaten Gorontalo|Daerah Tingkat II Gorontalo]], 6. [[Kabupaten Donggala|Daerah Tingkat II Donggala]], 7. [[Kabupaten Toli-Toli|Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli]], 8. [[Kota Gorontalo|Kotapradja Gorontalo]], 9. [[Kabupaten Poso|Daerah Tingkat II Poso]], dan 10. [[Kabupaten Banggai|Daerah Tingkat II Banggai]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Manado|Menado]] (?).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] dengan nomenklatur [[Sulawesi Utara|Provinsi Sulawesi Utara-Tengah]] ([[1960]]).
Baris 646:
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Maluku termaksud dalam PP RIS No.21 tahun 1950 jis. pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957 yang wilayahnya meliputi: 1. [[Maluku Utara|Wilayah Daerah Maluku Utara]] (termaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143]] jo. [[Negara Indonesia Timur|UU NIT No.44 tahun 1950]] jo. UU No.15 Tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957); 2. [[Kabupaten Maluku Tengah|Wilayah Daerah Maluku Tengah]], dan 3. [[Kabupaten Maluku Tenggara|Wilayah Daerah Maluku Tenggara]] (termaksud dalam PP No.35 Tahun 1952 jo. PP No.3 Tahun 1955); serta 4. [[Kota Ambon|Wilayah Daerah Ambon]] (termaksud dalam PP No. 15 Tahun 1955).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
# Mengalami penambahan wilayah yaitu [[Kota Tidore Kepulauan|Kawedanan Tidore]] dan [[Kabupaten Halmahera Tengah|Kawedanan Weda]] dari [[Papua|Provinsi Irian Barat [I] ]] yang dibubarkan ([[1962]]).
Baris 656:
* Wilayah asal: [[Maluku|Wilayah Residentie Molukken]] [[Provinsi de Groote Oost]] ([[Kabupaten Maluku Tenggara|Afdeling Tual]], [[Kabupaten Maluku Tengah|Afdeling Ambiona]], [[Maluku Utara|Afdeling Ternate]], [[Kabupaten Merauke|Afdeling Westkust Nieuw Guinea]], dan [[Kabupaten Jayapura|Afdelng Nordkust Nieuw Guinea]] [?]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] (de facto) [?]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]])
# Berdasar [[Perundingan Linggarjati]] wilayah [[Maluku|Provinsi Maluku [I] ]] tidak lagi masuk dalam wilayah de facto [[Republik Indonesia]] ([[1946]]).
# Wilayahnya menjadi bagian dari [[Negara Indonesia Timur]].
Baris 667:
* Wilayah asal: [[Maluku Utara|Daerah Maluku Utara]], dan [[Maluku|Daerah Maluku Selatan]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 12 dan 13 dari Staatsblad 1946 No. 143]]) serta [[Papua|Karesidenan Nieuw Guinea]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 1 ayat 2 dari Staatsblad 1946 No. 143]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Papua|Provinsi Irian Barat (otonom)]] ([[1956]])
Baris 687:
[[Berkas:Papua COA.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan:
# UU No. 12 Tahun 1969 (disahkan dan diundangkan [[10 September]] [[1969]]) jo. UU No. 45 Tahun 1999.
# jo. UU No. 21 Tahun 2001 jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008).
Baris 711:
[[Berkas:West Papua Province Emblem.svg|thumb|left|40px]]
* Peraturan:
# UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada [[4 Oktober]] [[1999]]).
# jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan [[16 April]] [[2008]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan [[25 Juli]] [[2008]] ]) jo. UU No. 21 Tahun 2001.
| |||