Kadipaten Sumenep: Perbedaan antara revisi

'''Kadipaten Sumenep''' (sering dikenal sebagai ''Kadipaten Madura Timur'' atau ''Madura Wetan''), adalah sebuah monarki yang pernah menguasai bagian timur [[Pulau Madura]] ([[Kabupaten Pamekasan]] dan [[Kabupaten Sumenep]] sekarang) termasuk kepulauan-kepulauan di lepas pantai [[Selat Madura]] dan [[Laut Bali]]. Pusat pemerintahannya berada di [[Kota Sumenep]] sekarang.

Didirikan pada tahun [[1269]] oleh seorang adipati bawahan [[Kertanegara|Prabu Kertanegara]] dari [[Kerajaan Singhasari|Singhasari]] bernama Arya Wiraraja, wilayah ini berada dibawah pengawasan langsung [[Kerajaan Singhasari]] dan selanjutnya, [[Kerajaan Majapahit]]. Pada tahun [[1559]], pada masa pemerintahan Kanjeng Tumenggung Ario Kanduruwan, wilayah yang terletak di Madura Timur ini berada pada kekuasaan penuh [[Kesultanan Demak]] dan baru pada pemerintahan Pangeran Lor II yang berkuasa pada tahun [[1574]], wilayah Kadipaten Sumenep berada dibawah pengawasan langsung [[Kesultanan Mataram]].

Pada tahun [[1705]], akibat perjanjian Mataram dengan [[VOC]], wilayah ini berada dalam kekuasaan penuh Pemerintahan Kolonial. Selama Sumenep jatuh ke dalam wilayah pemerintahan [[Hindia Belanda]], wilayah ini tidak pernah diperintah secara langsung, para penguasa Sumenep diberi kebebasan dalam memerintah wilayahnya namun tetap dalam ikatan-ikatan kontrak yang telah ditetapkan oleh Kolonial Kala itu. Selanjutnya pada tahun [[1883]], Pemerintah Hindia Belanda mulai menghapus sistem sebelumnya ([[swapraja|keswaprajaan]]), kerajaan-kerajaan di Madura (Bangkalan dan Sumenep) dikelola langsung oleh ''Nederland Indische Regening'' dengan diangkatnya seorang Bupati. Semenjak itulah, sistem pemerintahan Kadipaten di Sumenep berakhir dan berubah menjadi pemerintahan [[Kabupaten]].

Semenjak dahulu ekonomi daerah ini bergantung pada hasil laut dan pertanian, karena dari zaman pemerintahan Arya Wiraraja, daerah ini harus mengirimkan upeti kepada kerajaan diatasnya. Namun pada waktu Arya Wiraraja oleh [[Raden Wijaya|Prabu Kertarajasa Jayawardhana]] diangkat sebagai penguasa [[Kerajaan Majapahit]] bagian timur yang berpusat di [[Lumajang|Lamajang]], kadipaten ini dibebaskan dari segala upeti. Keadaan ini berlangsung sampai [[Kerajaan Majapahit]] diperintah oleh [[Hayam Wuruk|Prabu Rajasanegara]].

Pengaruh [[Kesultanan Demak]] secara resmi di Kadipaten Sumenep berlangsung sejak pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan sampai masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa. Ketika dibawah pengaruh Kesultanan Demak, wilayah Sumenep diwajibkan membayar upeti kepada Ratu Japan sebagai wilayah yang melindunginya.

Pemerintahan Kadipaten Sumenep mulai dipengaruhi [[Kesultanan Mataram]] pada masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa, namun sebelum dikuasainya wilayah Kadipaten Sumenep oleh Mataram, seluruh wilayah [[Madura]] bergejolak melawan penyerangan yang dilakukan oleh Mataram ke wilayah Madura. Penyerangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Lor II beserta Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I.

Pengaruh Kesultanan Mataram begitu terasa di Kadipaten Sumenep sampai saat pembubarannya. Pengaruh yang paling besar adalah pola pemerintahannya dan tata ruang kotanya yang mirip dengan kota-kota kerajaan di Jawa.

Hubungan [[VOC]] dengan pemerintahan di Kadipaten Sumenep sebenarnya sudah berlangsung sebelum perjanjian Pangeran Puger pada tahun [[1705]]. Namun karena pada masa itu situasi di lingkungan [[Kesultanan Mataram]] goyah, maka pada tahun [[1705]], VOC memaksakan suatu kehendak mengenai kekuasaan politik di Madura Timur kepada [[Pakubuwana I|Susuhunan Pakubuwana I]] sehingga terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak, dan akhirnya wilayah [[Sumenep]] dan [[Pamekasan]] diberikan kepada VOC.

Selama menduduki Sumenep, status wilayah ini masih berupa ''Ke-Adipatian''. VOC tidak serta merta mengubah sitem pola pemerintahan di wilayah ini, para bangsawan keraton masih diberi kepercayaan untuk memerintah rakyatnya dengan syarat-syarat tertentu yang ditandangani oleh kedua belah pihak. Pemerintahan Kolonial, hanya mengawasi dengan menempatkan seorang wakilnya di Sumenep. Para Adipati juga di beri kesempatan untuk menjaga keamanan wilayahnya, maka oleh karena itu, Kadipaten Sumenep juga diberi kewenangan membentuk tentara keamanan yang berasal dari prajurit-prajurit keraton.