Perjanjian Giyanti: Perbedaan antara revisi

'''Perjanjian Giyanti''' adalah kesepakatan antara [[VOC]]-Belanda dengan pihak [[Mataram II|Mataram]]. VOC-Belanda berdasar Perjanjian Surakarta 1749 menerima penyerahan Kerajaan Mataram dari Raja Mataram Sunan Paku Buwono II. Penyerahan Kerajaan Mataram kepada VOC Belanda melalui Traktat Surakarta 1749 memunculkan kekuatan tandingan dengan Pangeran Mangkubumi sebagai Sunan Mataram bergelar Sunan Paku Buwono (tanpa angka romawi). Pangeran Mangkubumi dengan dukungan elite Jawa dan para pejabat Jawa memproklamasikan diri sebagai Sunan Mataram. Belanda yang menerima penyerahan Kerajaan mataram dari Raja Mataram paku Buwono II tidak mengakui keberadaan Mangkubumi dan mengangkat putra Paku Buwono II sebagai Raja Mataram dengan gelar Paku Buwono III yang memerintah Kerajaan mataram atas pinjaman dari VOC-Belanda. Baron Van Imhoft Gubernur Jenderal di Batavia yang bersukacitanya atas penyerahan Kerajaan Mataram itu datang dari Batavia ke Surakarta untuk menyaksikan pengangkatan Sunan Paku Buwono III atas pinjaman VOC. Pulang dari Surakarta ke Batavia , Baron Van Imhoft dicegat oleh pasukan Sunan Mataram di Ungaran. Baron Van Imhoft tewas dalam sergapan. Perang yang menguras tenaga dan biaya tanpa menghasilkan kemenangan dari dua kubu yang bertikai mendorong pihak VOC-Belanda mengupayakan perdamaian yang memiliki implikasi VOC-Belanda harus mengakui keberadaan Sunan Mataram (Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa Mataram).Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal [[13 Februari]] [[1755]] ini secara [[de facto]] dan [[de jure]] menandai berakhirnya Kerajaan [[Mataram]] yang sepenuhnya independen. Nama ''Giyanti'' diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti (ejaan [[Belanda]], sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa [[Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar|Jantiharjo]]), di tenggara kota [[Karanganyar, Karanganyar|Karanganyar]], [[Jawa Tengah]].

Dalam Perjanjian Giyanti ini [[Pangeran Sambernyawa]] menjadi tokoh yang berada diluar sistem tetapi menguasai tanah atau wilayah dari dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan yang berdaulat memiliki wilayah yang riil nyata dan wilayah itu secara defacto dikuasai oleh Pangeran Sambernyawa. Keberadaan Pangeran Sambernyawa yang secara Yuridis tidak memiliki legitimasi penguasaan tanah yang dikuasai mengundang logika kekuasaan bahwa Pangeran Sambernyawa harus diusir dari wilayah penguasaan yang bukan hak nya. Pemilik hak ilayah adalah Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Sementara Pangeran Sambernyawa secara Yuridis bukan apa apa. Sultan dengan Panglima perangnya Ronggo Prawirodirjo mendefacto kan wilayah yang menjadi bagian bagiannya. Seluruh wilayah yang sudah dibersihkan dari penguasaan pendudukan Pangeran Sambernyawa diamankan oleh Ronggo Prawirodirjo.