Neoliberalisme: Perbedaan revisi

7 bita dihapus ,  3 tahun yang lalu
k
Bot: Perubahan kosmetika
k (Bot: Penggantian teks otomatis (- tapi + tetapi))
k (Bot: Perubahan kosmetika)
Sejak masa kehancuran [[Wall Street]] (dikenal dengan masa [[Depresi Hebat]] atau ''[[:en:Great Depression|Great Depression]]'') hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai' wacana politik [[sosial demokrat]] dengan argumen kesejahteraan.
 
Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia.
Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.
 
Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh [[Perserikatan Bangsa Bangsa]] (PBB) di [[Bretton Woods]] pada [[1944]], setelah [[Perang Dunia II]]. Konferensi yang dikenal sebagai [[konferensi Bretton Woods]] ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi pada masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep [[negara kesejahteraan]] sebagaimana digagas oleh [[John Maynard Keynes]]. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi [[fiskal]], khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.
 
Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan [[Friedrich August von Hayek|Hayek]] pada tahun 1944, ''[[The Road to Serfdom]]'', yg menolak pasal-pasal tentang kesejahteraan dinilai janggal.
Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan kebebasan [[individualisme]].
 
Pada [[1975]], di [[Amerika Serikat]], [[Robert Nozick]] mengeluarkan tulisan berjudul "''[[Anarchy, State, and Utopia]]''", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum [[minimalis|ultra minimalis]], [[libertarian|ultra libertarian]] sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah "[[Reaganomics]]".
 
Di [[Inggris]], [[Keith Joseph]] menjadi arsitek "[[Thatcherisme]]". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran [[Locke]], sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik [[Mill]] dan [[Adam Smith|Smith]].
Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "'''Neoliberalisme'''".
 
Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah [[privatisasi]] aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.
 
Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara [[Amerika Selatan]] dan negara-negara miskin berkembang lainnya.
Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang [[nasionalisasi]] yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.
 
Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti [[subsidi]] dianggap akan menjadi pemborosan dan [[inefisiensi]]. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.
 
Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber [[laba]] [[korporasi]].
Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema ''watsal'' atau ''water resources sector adjustment loan''. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya ''public goods'' direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk [[korporasi]] bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan [[perusahaan multinasional]] dan [[perusahaan transnasional]].
 
Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha.
Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah.
 
* [http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/paksoy-7/ IDENTITIES: How Governed, Who Pays?]
* [http://www.socialistproject.ca/video/#ls1 Neoliberalism and the State] with John Shields and Bryan Evans, Ryerson University, Toronto.
* [http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu The Essence of Neoliberalism] [[Pierre Bourdieu]]
* [http://www.kau.or.id/file/artikel%20neoliberalisme%20dari%20rifky%20paradana.pdf Neoliberalisme, Siapakah dia?] (pdf)
* [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/15/opini/2290496.htm Neoliberalisme] (Kompas)