Nusantara: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Menambahkan {{pp-vandalism}}
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 6:
== Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit ==
[[Berkas:Majapahit Empire.svg|thumb|300px| Wilayah Majapahit]]
Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah "Raja-Dewa": raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan. Negara dibagi menjadi tiga bagian wilayah:
# '''Negara Agung''' merupakan daerah sekeliling [[ibu kota]] kerajaan tempat raja memerintah.
# '''Mancanegara''' adalah daerah-daerah di [[Pulau Jawa]] dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Dilihat dari sudut pandang ini, [[Pulau Madura|Madura]] dan [[Bali]] adalah daerah "mancanegara". [[Lampung]] dan juga [[Palembang]] juga dianggap daerah "mancanegara".
# '''Nusantara''', yang berarti "pulau lain" (di luar Jawa)<ref>Jerry H. Bentley, Renate Bridenthal, Kären E. Wigen (éds.), ''Seascapes: Maritime Histories, Littoral Cultures, and Transoceanic Exchanges'', 2007, University of Hawai'i Press, Honolulu, hal. 61</ref> adalah daerah di luar pengaruh [[budaya]] Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan: para penguasanya harus membayar [[upeti]].
 
Baris 19:
Kitab [[Negarakertagama]] mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah [[Malaysia]], [[Singapura]], [[Brunei]] dan sebagian kecil [[Filipina]] bagian selatan. Secara morfologi, kata ini adalah [[kata majemuk]] yang diambil dari [[bahasa Jawa Kuna]] ''nusa'' ("pulau") dan ''antara'' (lain/seberang).
 
== Dwipantara ==
Kini kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah abad lebih awal oleh [[Kertanegara]] pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep ''Cakrawala Mandala Dwipantara'' yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja [[Singhasari]].<ref>[http://books.google.co.id/books?id=QoJKR85srh8C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Dwipantara+Kertanegara&source=bl&ots=-zuo1ZqYSR&sig=4aX9X1NqYnfOV6TEciuKrSevrPU&hl=id&sa=X&ei=cBfzTrr2AsLKrAfHvNz_Dw&ved=0CEwQ6AEwCA#v=onepage&q=Dwipantara%20Kertanegara&f=false Indonesia Negara Maritim (in Indonesian)]</ref> Dwipantara adalah kata dalam [[bahasa Sanskerta]] untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" adalah sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Mongol yang membangun [[Dinasti Yuan]] di Tiongkok. Karena alasan itulah Kertanegara meluncurkan [[Ekspedisi Pamalayu]] untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan [[Kerajaan Melayu|Malayu Dharmasraya]] di Jambi. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakangan ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk kekuatan dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya adalah Kertanegara justru mempersembahkan [[Arca Amoghapasa]] sebagai hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sebagai balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; [[Dara Jingga]] dan [[Dara Petak]] ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.
 
Baris 30:
Literatur-literatur Eropa berbahasa Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga [[Kepulauan Rempah-rempah]] (Maluku) sebagai ''Malay Archipelago'' ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sebagai nama geografis setelah [[Alfred Russel Wallace]] menggunakan istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (''New Guinea'') dan sekitarnya tidak dimasukkan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berbeda. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sebagai pemilik koloni terbesar, lebih suka menggunakan istilah "Kepulauan Hindia Timur" (''Oost-Indische Archipel'') atau tanpa embel-embel timur.
 
Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sebagai nama politis sebagai nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang [[Pasifik]] (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah [[Indonesia Raya (politik)|Indonesia Raya]] yang juga mencakup ''Britania Malaya'' (kini [[Malaysia Barat]]) dan Kalimantan Utara<ref>[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/15/LU/mbm.20050815.LU116293.id.html Ketika Halaman Sudah Ditetapkan]. Tempo Interaktif edisi 15 Agustus 2005.</ref>. Istilah "Nusantara" pun menjadi populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di antara penghuni Kepulauan dan Semenanjung.
 
Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh [[Soekarno]]. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".