Politik Etis: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
tulisan-tulsian saya rubah menjadi tulisan-tulisan |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 1:
[[Berkas:Conrad Theodor van Deventer.jpg|thumb|200px|C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang penganjur Politik Etis.]]
'''Politik Etis''' atau '''Politik Balas Budi''' adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan [[pribumi]]. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik [[tanam paksa]].
Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh [[Pieter Brooshooft]] (wartawan Koran ''[[De Locomotief]]'') dan [[van Deventer|C.Th. van Deventer]] (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.
Pada [[17 September]] [[1901]], Ratu [[Wilhelmina]] yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (''een eerschuld'') terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program ''Trias Van deventer'' yang meliputi:
# Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
# Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
# Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Baris 18:
== Penyimpangan ==
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.
* Irigasi
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
* Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
* Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di [[Sumatera Utara]], khususnya di [[Deli]], [[Suriname]], dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke [[Lampung]] mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan ''Poenale Sanctie'', yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap [[polisi]], kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.
| |||