Yang berakibat dicopotnya Gubernur DKI Ali Sadikin karnaorang Sumedang karena menolak memenangkan Golkar dan Golkar kalah Di DKI Di muka Presiden Soeharto yg berdomisili di DKI walau Golkar menang Mayoritas Di daerah2 lain. Kemenangan PPP di DKI pada Pemilu 1977 menjadikan kesempatan untuk mempunyai Kursi Gubernur DKI, tetapi karena kemarahan Soeharto pada PPP membuat kursi Gubernur DKI hilang, Ali Moertopo Kepala Opsus pernah menawarkan kursi Gubernur DKI kepada DR HJ NARO SH dg syarat melepas jabatan Ketua DPP PPP, tetapi ditolak mengingat Karir sebagai Politisi lebih penting dari jabatan Gubernur pada waktu itu , pada tahun 1981 Setelah 4 tahun DPP PPP ditawari kursi Wagub oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto supaya jangan ada kesan Golkar Serakah , DR HJ NARO SH yg telah menjabat Ketua Umum DPP PPP sejak 1979 menggantikan MINTARDJA SH dari MI/Muslimin Indonesia penerus Masyumi mengambil Inisiatif menyeleksi Kader2 PPP yg mampu dg syarat Pegawai Negri Golongan minimal 4 A, ternyata yg ada terbatas sehingga Ketua Umum DR HJ NARO memaksakan sdr Asmawi Manaf dari Nahdlatul Ulama/NU PNS Depag Golongan 3 C menjadi Penjabat Wagub DKI dg melobi Golkar dan ABRI dan mendapat Persetujuan DPRD DKI, sedangkan Gubernur DKI sejak 1977 dijabat Letjen TNI Pur Cokropranolo mantan Sekretaris Militer Presiden Soeharto
Adanya peristiwa Lapangan Banteng ikut mempengaruhi keputusan2 yg ditetapkan para elite politik. PEMILU 1982 adalah pemilu terpanas mengingat aksi Pembakaran mobil-mobil yang beratribut Golkar yg masuk ke Daerah Tanah Abang, sebagai balasan kaca mobil pecah ketika konvoi PPP melewati kantor DPD Golkar DKI di Menteng. Ketua DPW P PP DKI dijabat oleh Drs Nur Widjojo sedangkan Ketua DPD Golkar DKI dijabat Mayjen TNI AD (Pur) H. Achmadi.
