Sejarah Indonesia (1965–1966): Perbedaan antara revisi

Menurut salah satu terduga konspirator gerakan tersebut, yaitu Letnan Kolonel [[Abdul Latief (kolonel)|Abdul Latief]], Resimen Tjakrabirawa tidak mencoba untuk membunuh atau menangkap Mayor Jenderal Soeharto, komandan [[Kostrad]] (Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat) saat itu, karena Soeharto dianggap sebagai loyalis Soekarno.<ref name="Latief279">Latief (1999) p279</ref> Soeharto, bersama dengan Jenderal [[Abdul Haris Nasution|Nasution]] yang selamat, membuat tuduhan-balik bahwa G30S adalah sebuah gerakan pemberontak yang berusaha untuk menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno dengan pemerintahan Komunis. Setelah mendengar pengumuman radio tersebut, Soeharto dan Nasution mulai mengkonsolidasikan kekuatan mereka, berhasil mendapatkan loyalitas Komandan Garnisun Jakarta Mayor Jenderal [[Umar Wirahadikusumah]] dan Kolonel [[Sarwo Edhie Wibowo]], komandan pasukan khusus tentara RPKAD ([[Resimen Para Komando Angkatan Darat]]).

 

 

===Perebutan kekuasaan internal militer===

Pembunuhan para jenderal TNI faksi sayap kanan tersebut membuat pengaruh militer jatuh untuk personel tentara yang lebih bersedia untuk menentang Soekarno dan musuh mereka di faksi sayap kiri TNI.<ref>Ricklefs (1991), page 281</ref> Setelah pembunuhan para jenderal tersebut, perwira berpangkat tertinggi dalam militer Indonesia dan tertinggi ketiga dalam keseluruhan rantai-komando adalah Menteri Pertahanan dan [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat]] Jenderal [[Abdul Haris Nasution]], anggota dari kubu TNI sayap kanan.

 

 

Setelah pengangkatan Pranoto tersebut, ''[[The New York Times]]'' melaporkan bahwa sebuah "laporan diplomatik" Barat yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Pranoto adalah mantan anggota PKI. Dugaan komunisme Pranoto, serta pengangkatannya, membuat media tersebut berpandangan bahwa PKI dan Soekarno bersekongkol untuk membunuh para jenderal tersebut untuk mengkonsolidasikan genggaman mereka pada kekuasaan.<ref name="NYT100665">''New York Times'', October 6, 1965</ref>

Pada pemakaman [[Ade Irma]], putri Nasution yang meninggal dalam peristiwa G30S, Komandan Angkatan Laut Laksamana [[Raden Eddy Martadinata|Martadinata]] memberi sinyal pada para ulama dan pemimpin Muslim untuk menyerang Komunis. Pada tanggal 8 Oktober, kantor pusat PKI dijarah dan dibakar habis saat petugas [[pemadam kebakaran]] hanya berdiri diam.<ref name="HUGHES">Hughes (2002)</ref> Mereka kemudian berdemonstrasi masal menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Rumah-rumah tokoh senior partai, termasuk ketua PKI [[D.N. Aidit]], [[M.H. Lukman]] dan [[Nyoto]] juga dibakar. Tentara kemudian memimpin kampanye untuk membersihkan masyarakat Indonesia, pemerintah dan angkatan bersenjata dari elemen partai komunis dan [[organisasi massa]] berhaluan kiri lainnya. Para pemimpin dan anggota PKI segera ditangkap, beberapa langsung dieksekusi mati tanpa pengadilan apapun.<ref name="Vickers 2005, page 157"/>

 

 

Dimulai pada akhir Oktober 1965, dan dipanas-panasi oleh kebencian masyarakat yang terpendam, TNI dan sekutu sipilnya ( terutama kelompok ''[[vigilante]]'' Muslim) mulai membunuhi orang-orang yang ada hubungan dengan PKI maupun ''onderbouw''-nya, baik yang hanya diduga maupun yang memang betul.<ref name="Ricklefs_287">Ricklefs (1991), p. 287.</ref> Pembunuhan dimulai di ibukota, [[Jakarta]], menyebar ke [[Jawa Tengah]] dan [[Jawa Timur]], dan kemudian [[Bali]]. Meskipun pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia, yang terburuk berada di kubu PKI Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan [[Sumatra utara]].<ref>Ricklefs (1991), page 287; Schwarz (1994), p. 20.</ref> Pembantaian mencapai puncaknya selama sisa tahun 1965, sebelum mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966.<ref>Cribb (1990), p. 3; Ricklefs (1991), p. 288; McDonald (1980), p. 53.</ref> Perkiraan jumlah korban tewas dari berbagai kekerasan ini berkisar dari lebih dari 100.000 sampai 3 juta, namun kebanyakan sejarawan menerima figur sekitar 500.000.<ref>Robert Cribb, "Genocide in Indonesia, 1965-1966," ''[[Journal of Genocide Research]]'' 3 no. 2 (June 2001), pp. 219-239; Ricklefs (1991), p. 288; Friend (2003), p. 113; Vickers (2005), p. 159; {{cite journal |title=Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965–1966 |author=Robert Cribb |journal=Asian Survey |volume=42 |issue=4 |year=2002 |pages=550–563 |doi=10.1525/as.2002.42.4.550}}</ref> Banyak orang lain juga dipenjara dan selama sepuluh tahun ke depan, orang-orang masih ditangkap dan dipenjarakan sebagai tersangka. Diperkirakan bahwa sebanyak 1,5 juta orang dipenjarakan atas dasar dugaan pendukung komunisme pada satu saat di masa tersebut.<ref>Vickers (2005), pages 159–60</ref> Sebagai hasil dari pembersihan tersebut, salah satu dari tiga pilar pendukung Soekarno, Partai Komunis Indonesia, telah secara efektif dihilangkan oleh dua lainnya, yaitu militer dan politik Islam.

Sementara itu, Soeharto dan sekutunya terus membersihkan lembaga-lembaga negara dari loyalis Soekarno. Kesatuan pengawal istana, [[Resimen Tjakrabirawa]] dibubarkan, dan setelah demonstrasi mahasiswa selanjutnya di depan gedung legislatif pada tanggal [[2 Mei]], pimpinan [[Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong]] (DPR-GR) digantikan dan anggota legislatif yang Soekarnois dan pro-komunis diskors dari DPR-GR dan [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] (MPRS), badan pembuatan hukum tertinggi. Pengganti mereka yang Pro-Soeharto kemudian diangkat.<ref name="RICKLEFS"/><ref name="HUGHES"/>

 

 

Kabinet baru yang diumumkan oleh Soekarno pada tanggal [[20 Juni]], dipimpin oleh presidium lima orang yang dipimpin oleh Soeharto, dan termasuk Adam Malik dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pengumuman ini kembali mencakup pemberhentian para loyalis Soekarno lebih lanjut.