Museum Aceh: Perbedaan antara revisi

Sejalan dengan program Pemerintah tentang pengembangan kebudayaan, khususnya pengembangan permuseuman, sejak tahun 1974 Museum Aceh telah mendapat biaya Pelita melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh. Melalui Proyek Pelita telah berhasil direhabilitasi bangunan lama dan sekaligus dengan pengadaan bangunan-bangunan baru. Bangunan baru yang telah didirikan itu gedung pameran tetap, gedung pertemuan, gedung pameran temporer dan perpustakaan, laboratorium dan rumah dinas.

 

 

[[Berkas:Gedung Pertemuan Museum Aceh.jpg|thumb|left|Tampak salah satu bangunan baru yang berfungsi sebagai Gedung Pertemuan]]

Sejalan dengan program pemerintah tentang pengembangan [[kebudayaan]], khususnya pengembangan permuseuman, sejak tahun 1974 Museum Aceh telah mendapat biaya [[Pelita]] melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh. Melalui Proyek Pelita telah berhasil direhabilitasi bangunan lama dan sekaligus dengan pengadaan bangunan-bangunan baru. Bangunan baru yang telah didirikan itu gedung pameran tetap, gedung pertemuan, gedung [[pameran]] temporer dan [[perpustakaan]], [[laboratorium]] dan rumah dinas.

 

 

Sejalan dengan program Pelita dimaksud, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (BAPERIS) Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan bersama pada tanggal 2 september 1975 nomor 538/1976 dan SKEP/IX/1976 yang isinya tentang persetujuan penyerahan Museum kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk dijadikan sebagai Museum Negeri Provinsi, yang sekaligus berada di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kehendak Pemerintah Daerah untuk menjadikan Museum Aceh sebagai Museum Negeri Provinsi baru dapat direalisir tiga tahun kemudian, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 1979, nomor 093/0/1979 terhitung mulai tanggal 28 Mei 1979 statusnya telah menjadi Museum Negeri Aceh. Peresmiannya baru dapat dilaksanakan setahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 September 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Yoesoef.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi pasal 3 ayat 5 butir 10 f, maka kewenangan penyelenggaraan Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Aceh (sekarang Provinsi Aceh).

 

 

 

Gedung Pameran Tetap, merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur modern. Bentuk bangunan ini merupakan modifikasi dari bentuk rumah tradisional Aceh. Pada bagian depan bangunan Gedung Pameran Tetap terdapat taman dan beberapa buah meriam besi peninggalan Belanda, yang diperkirakan berasal dari abad ke-17.

 

 

== Koleksi ==

* [http://museum.acehprov.go.id/kategori/profil/index.php Profil Museum Aceh]

 

* [http://museum.acehprov.go.id Situs resmi]