Konstitusi Polandia: Perbedaan antara revisi

'''Konstitusi Republik Polandia''' ({{lang-pl|Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej}}) adalah sebuah [[konstitusi]] yang berlaku di [[Polandia]] saat ini. Konstitusi tersebut menggantikan sebuah konstitusi sementara (semacam [[UUDS 1950]] di [[Indonesia]]) yang pada saat itu disahkan pada 1992 sebagai batu loncatan dari pemerintahan [[kediktatoran|diktator]] [[Komunisme|komunis]] menuju sebuah "pemerintahan demokratis yang berdasarkan pada hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan sosial". Konstitusi Republik Polandia disahkan oleh [[Majelis Nasional Republik Polandia]] pada 2 April 1997 dengan isi konstitusi yang menyesuaikan dengan hasil [[referendum]] yang dilaksanakan pada 25 Mei 1997, kemudian secara resmi mulai digunakan pada 17 Oktober 1997. Sepanjang sejarahnya, Polandia telah mengalami beberapa peristiwa penting yang menyebabkan negara tersebut juga mengalami beberapa kali pergantian konstitusi.

 

 

Tanggapan mengenai sejarah dan aturan pada masa lalu dirumuskan dalam bagian pembukaan konstitusi tersebut, bahwa seluruh warga negara Polandia mendirikan sebuah Republik ''"yang menyerukan istiadat terbaik dari [[Persemakmuran Polandia-Lituania|bentuk negeri pertama]] dan [[Republik Polandia Kedua|kedua]], Berkewajiban mewariskan kepada generasi penerus bangsa semua yang berharga dari warisan kita selama ribuan tahun lalu ... Mengingat kenangan-kenangan buruk ketika kebebasan asasi dan hak asasi manusia dilanggar di tanah air kita, ..."''.

 

 

Pihak yang terlibat dalam penyusunan konstitusi tidak tertarik untuk menjadikan Polandia sebagai negara Katolik ''[[de facto]]''. Hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 18 yang menyatakan bahwa pernikahan mendapat perlindungan dari negara dan pada Pasal 53, kebebasan beragama, pendidikan dan pengajaran agama dilindungi oleh negara.

 

Pembukaan konstitusi tersebut menegaskan kebebasan beragama atau [[ateisme|tak beragama]]. Pasal 25 menegaskan bahwa pejabat negara harus berimbang dalam hal keyakinan pribadi, baik agama maupun filsafat, atau dalam hubungannya dengan pandangan hidup, dan harus menjamin kebebasan mereka menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 32 menegaskan kesetaraan politis antara pria dan wanita serta Pasal 35 yang mengatur kebebasan hidup untuk suku-suku minoritas dan mengembangkan kebudayaannya.

 

<!--to be moved to wikisource-->

{{Quotation|''PREAMBUŁA

Kami menyerukan kepada semua orang yang akan menerapkan Konstitusi ini demi kebaikan Republik Ketiga untuk menghargai martabat yang melekat pada pribadi, haknya atas kebebasan, kewajiban berhubungan dengan orang lain, dan menghormati dasar-dasar ini sebagai dasar yang tak tergoyahkan dari Republik Polandia.}}

 

 

 

 

[[Kategori:Konstitusi]]