Revisi per 3 Oktober 2016 09.58 sunting 120.188.67.227 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler menghilangkan referensi [ * ] ← Revisi sebelumnya		Revisi per 8 Oktober 2016 09.38 sunting balikkan HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Clean up, replaced: hirarki → hierarki (2) using AWB Revisi selanjutnya →
Baris 4: # Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya; == Lembaga negara berdasarkan ~~hirarki~~hierarki == [[Berkas:Struktur ketatanegaraan pasca amendemen UUD 1945.png\|thumb\|right\|400px\|Struktur ketatanegaraan pasca amendemen UUD 1945]] Dari segi ~~hirarki~~hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut [[Lembaga Tinggi Negara]], lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. <ref>[http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/6 Jimly Asshiddiqie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi] hal. 105-107</ref> === Lembaga Tinggi Negara === Baris 47: * [[Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]] (Perpres 106 tahun 2007) * [[Lembaga Ketahanan Nasional]] (Perpres 67 tahun 2016); dan lain-lainNYA <big>'''Penataan Lembaga Negara'''</big> <ref>[http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2076-perlu-undang-undang-penataan-kelembagaan "Perlu Undang-Undang Penataan Kelembagaan"]</ref>

Lembaga Negara Indonesia: Perbedaan antara revisi