Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Perbedaan antara revisi

'''Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan''' ('''Ditjen PSDKP''') adalah lembaga [[pemerintah]] yang berada di bawah pengelolaan [[Kementerian Kelautan dan Perikanan]] . Secara resmi dibentuk pada 23 [[November 2000]] sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000<ref>{{cite web |url=http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5111/Sejarah-KKP/?category_id=63 | title=Sejarah KKP |date=23 Juli 2014}}</ref>, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan [[TNI]] Angkatan Laut, Bakamla dan Polair.

 

Ditjen PSDKP terdiri dari lima cabang-cabang di daerah (UPT)

* 27 [[Kapal Pengawas Perikanan]]

* 86 Speed boat

* 58 Satuan Kerja di Seluruh Indonesia

* Vessel Monitoring System (VMS) dan Puskodal

Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum

(IAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

* Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

Merupakan ''regional initiative'' yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu : Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari III Lantai 15, Jl. Medan Jakarta Timur no 16 Jakarta Pusat.

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi

- Operasi Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI]

- Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan

- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

- Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas

- Operasi Pengawasan Lewat Udara (''Air Surveillance'') ;

- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

- Operasi Pengawasan Bersama di Laut

- Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan

- Pelatihan Menembak

- Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K

- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita);

- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda;

- Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran;

== Catatan Kaki ==

{{reflist}}

 

[[Kategori:Lembaga Pemerintahan]]