Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi: Perbedaan antara revisi

'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi''' (disingkat '''DPRD provinsi''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Di [[Aceh|Provinsi Aceh]] DPRD provinsi disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh|Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]].

 

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

# membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;

# melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

 

Jumlah anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]] diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]] yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.<ref name="UU29/2007">[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_29_2007.pdf Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007]</ref>

 

Hak DPRD provinsi adalah:

 

Anggota DPRD provinsi berhak:

# mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;

# keuangan dan administratif.

 

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

# memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

# memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

 

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

# pimpinan;

# alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

 

Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:

# 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;

Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

 

Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:

# DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;

# DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

 

{| class="wikitable"

|-

|}

 

<onlyinclude>

{{col-begin}}

</onlyinclude>

 

* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]]