Kabupaten Kutai Kartanegara: Perbedaan revisi

1.557 bita ditambahkan ,  3 tahun yang lalu
k
←Suntingan Jonathanputra12 wkwkwk (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh AABot
k (←Suntingan Jonathanputra12 wkwkwk (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh AABot)
== Sejarah ==
 
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari '''Kabupaten Kutai''' sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun [[1999]]. [[Wilayah]] Kabupaten Kutai sendiri, termasuk [[Balikpapan]], [[Bontang]] dan [[Samarinda]], sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan [[Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura]].
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari '''Kabupaten Boker ''' yang banyak bokernya. Disana hujan boker kira kira 1-2 jam per hari. Jadi, memang tak heran jika bau boker. Karena selalu saja muncul boker yang baru. Hati-hati dengan hujan tersebut jika tidak mau menjadi bau. Tetapi jika terkena hujan tersebut, anda tidak perlu khawatir. Karena hujan boker mengandung banyak zat yang membantu melindungi tubuh dari penyakit penyakit. Zat zat tersebut adalah : Vitamin E, H2O, O2, Vitamin A, Klorofil, Dan masih banyak lagi. Sejarah terjadi hujan boker tersebut adalah, : dahulu kala, banyak orang yang susah boker. Mereka banyak yang sakit karena susah boker. Lalu, mereka membuat ritual supaya melancarkan boker. Dengan syarat harus terjadi hujan boker jika ingin lancar boker. Karena boker yang dikeluarkan mereka akan ada di atas awan dan jatuh ketika hujan boker.
 
Pada tahun 1947, [[Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura]] dengan status '''Daerah Swapraja Kutai''' masuk dalam Federasi Kalimantan Timur bersama 4 Kesultanan lainnya seperti [[Kesultanan Bulungan|Bulungan]], [[Kesultanan Sambaliung|Sambaliung]], [[Kesultanan Gunung Tabur|Gunung Tabur]] dan [[Kesultanan Pasir|Pasir]].
 
'''Daerah Swapraja Kutai''' diubah menjadi '''Daerah Istimewa Kutai''' yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa setingkat [[kabupaten]] berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953.
 
Pada tahun 1959, status '''Daerah Istimewa Kutai''' yang dipimpin Sultan [[A.M. Parikesit]] dihapus. Dan berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi 3 [[Daerah Tingkat II]], yakni:
 
# [[Balikpapan|Kotamadya Balikpapan]] dengan ibukota [[Balikpapan]]
# [[Samarinda|Kotamadya Samarinda]] dengan ibukota [[Samarinda]]
# '''Kabupaten Kutai''' dengan ibukota [[Tenggarong]]
 
Dengan berakhirnya Daerah Istimewa Kutai, maka berakhir pula kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara A.M. Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada [[Aji Raden Padmo]] selaku Bupati Kutai, [[Kapten Soedjono]] selaku Walikota Samarinda dan A.R.S. Muhammad selaku walikota Balikpapan.
 
Pada tahun 1999, wilayah '''Kabupaten Kutai''' dimekarkan menjadi 4 daerah otonom berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, yakni:
 
# '''Kabupaten Kutai''' dengan ibu kota [[Tenggarong]]
# [[Kabupaten Kutai Barat]] dengan ibu kota [[Sendawar]]
# [[Kabupaten Kutai Timur]] dengan ibu kota [[Sangatta]]
# [[Kota Bontang]] dengan ibu kota [[Bontang]]
 
Untuk membedakan '''Kabupaten Kutai''' sebagai daerah hasil pemekaran, nama kabupaten ini akhirnya diganti menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun [[2002]] tentang "Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara". Sebutan Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan usulan dari [[Presiden Republik Indonesia|Presiden RI]] [[Abdurrahman Wahid]] ketika membuka Munas I [[Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia]] ([[APKASI]]) di [[Tenggarong]] pada tahun [[2000]].
 
== Topografi ==
* [[Suku Buton]]
* [[Suku Timor]]
* [[Suku Bogel]]
* [[Suku Boker]]
* [[Suku Bugil]]
 
Pola penyebaran [[penduduk]] sebagian besar mengikuti pola [[transportasi]] yang ada. [[Sungai Mahakam]] merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi [[Sungai Mahakam]] dan anak-anak sungainya. Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai di mana belum terdapat prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk.