Badan Pusat Statistik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Robot: Perubahan kosmetika
Lukman Tomayahu (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesianonkementerian
{{noref}}
|nama = Badan Pusat Statistik
{{Dead end|date=April 2016}}
|singkatan = BPS
 
|gambar = [[Berkas:Lambang Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.svg|180px]]
{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesia
|namadasar = BadanPeraturan Presiden Nomor 86 PusatTahun Statistik2007
|alamat = Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
|singkatan = BPS
|deputi2 koordinasi =
|gambar = [[Berkas:Lambang Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.svg|180px]]
|nama_latinbidang_tugas = statistik
|kepala = [[Kepala Badan Pusat Statistik|Kepala]]
|deputi1 nama_kepala = [[Suryamin]]
|sekretaris_utama =
|deputi2 =
|deputi3deputi1 = =
|nama_deputi1 =
|kepala_sekretariat =
|deputi2 =
|direktur_jenderal =
|badan nama_deputi2 =
|pusatdeputi3 =
|koordinasinama_deputi3 =
|situsdeputi4 web = http://www.bps.go.id/ =
|nama_deputi4 =
|deputi5 =
|nama_deputi5 =
|deputi6 =
|nama_deputi6 =
|deputi7 =
|nama_deputi7 =
|deputi8 =
|nama_deputi8 =
|deputi9 =
|nama_deputi9 =
|deputi10 =
|nama_deputi10 =
|inspektur =
|nama_inspektur = <!--Inspektur Utama (eselon I) / Inspektur (eselon II)-->
|situs web = [http://www.bps.go.id/ www.bPS.go.id]
|catatan =
}}
 
'''Badan Pusat Statistik''' adalah [[Lembaga Pemerintah Non-KementerianNonkementerian]] yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.<ref>[https://www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#masterMenuTab1 www.bps.go.id: Tentang BPS]</ref>
 
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain:  
* Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
* Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
* Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
* Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :  
* Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
* Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
* Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
* Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia
 
== Tugas, fungsi dan kewenangan ==
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
 
;===Tugas===
:Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
 
;===Fungsi===
*  Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
*  Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
Baris 46 ⟶ 52:
*  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
 
;===Kewenangan===
*  Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
*  Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
Baris 54 ⟶ 60:
* Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
* Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.
 
==Referensi==
{{reflist}}
 
{{norefLPND}}
 
[[Kategori:Lembaga pemerintahan Indonesia]]